PT WHW AR Bungkam Soal Denda Lingkungan, Publik Curiga Ada yang Ditutup-tutupi

Tribun Nusantara

, 29 April 2026

PT WHW AR Bungkam Soal Denda Lingkungan, Publik Curiga Ada yang Ditutup-tutupi

Ketapang — Sikap diam manajemen PT Well Harvest Winning Alumina Refinery memicu kecurigaan publik. Hingga kini, perusahaan tersebut belum juga mengungkap besaran denda sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dugaan pelanggaran lingkungan.29/04/2026

Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media tidak membuahkan hasil. Pihak perusahaan memilih bungkam, seolah enggan membuka fakta ke ruang publik.                                

Sikap ini memantik pertanyaan serius: apa yang sebenarnya disembunyikan?

Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI), Mustakim, menilai ketertutupan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Menurutnya, publik berhak mengetahui secara transparan bentuk pelanggaran dan besaran sanksi yang dijatuhkan pemerintah.

“Jangan sampai ada kesan bahwa pelanggaran ini dianggap sepele atau sengaja ditutup agar tidak diketahui masyarakat luas,” tegas Mustakim.

Kecurigaan itu bukan tanpa dasar. Jejak persoalan lingkungan yang ditinggalkan perusahaan masih membekas di tengah masyarakat. Warga Dusun Sungai Tengar, yang tinggal di sekitar area operasional, mengaku telah lama menjadi korban dampak aktivitas bongkar muat alumina.

Debu pekat disebut kerap masuk ke rumah warga, memaksa mereka menutup rapat pintu dan jendela setiap hari.                    

Kondisi ini bahkan memicu aksi protes pada 2023, di mana warga menuntut relokasi karena tidak lagi sanggup menghadapi dampak yang dianggap membahayakan kesehatan.

LSM Tindak Indonesia melalui Supriadi menilai, persoalan ini tidak boleh berhenti hanya pada sanksi administratif.

“Pertanyaannya, di mana tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak langsung? Jangan sampai sanksi dari pemerintah justru dijadikan tameng untuk menghindari kewajiban sosial,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat belum memberikan penjelasan rinci. Kepala dinas hanya menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

Hingga berita ini diterbitkan, perwakilan manajemen perusahaan masih belum memberikan klarifikasi. Bungkamnya perusahaan justru memperkuat dugaan bahwa ada informasi penting yang sengaja ditahan dari publik.

Dalam isu lingkungan, transparansi bukan pilihan—melainkan kewajiban. Ketika perusahaan memilih diam, yang muncul bukan kepercayaan, melainkan kecurigaan.