PWI PERKUAT KONSOLIDASI DIGITAL: 38 PORTAL DAERAH TERHUBUNG, TANTANGAN BERIKUTNYA MENJAGA PROFESIONALISME PERS

Tribun Nusantara

, 02 Oktober 2026

PWI PERKUAT KONSOLIDASI DIGITAL: 38 PORTAL DAERAH TERHUBUNG, TANTANGAN BERIKUTNYA MENJAGA PROFESIONALISME PERS

JAKARTA Tribunnusantara-web.id  — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat resmi meluncurkan website organisasi pwi.or.id sebagai bagian dari langkah memperkuat konsolidasi informasi dan komunikasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah.

Peluncuran dilakukan di Kantor PWI Pusat, lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (1/10/2026), ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum PWI Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat Marthen Selamet Susanto dan Ketua Bidang Multimedia dan IT Hilman Hidayat. Puluhan pengurus PWI daerah yang menjadi admin portal juga mengikuti kegiatan secara daring.

Langkah tersebut menandai babak baru digitalisasi organisasi PWI. Sebelumnya, PWI menyatakan telah menyiapkan 38 portal PWI daerah untuk dikonsolidasikan dalam satu ekosistem digital nasional.

Ketua Umum PWI Akhmad Munir mengatakan peluncuran website merupakan bagian dari upaya mengembangkan platform digital organisasi sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara PWI Pusat dan daerah.

“Hari ini agendanya tunggal, launching resmi website PWI,” ujar Akhmad Munir dalam acara tersebut.

Menurutnya, website tidak hanya dimaksudkan sebagai etalase kegiatan organisasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat keterhubungan informasi PWI dari berbagai daerah.

38 PORTAL DAERAH JADI MODAL KONSOLIDASI

Ketua Bidang Multimedia dan IT PWI Hilman Hidayat menjelaskan bahwa pengembangan website sejak awal diarahkan untuk membangun jaringan digital yang tidak berhenti pada tingkat pusat maupun provinsi, tetapi terus berkembang hingga kabupaten dan kota.

Ia mengatakan, semangat pengurus daerah turut mendorong percepatan pembangunan jaringan tersebut.

“Sekarang sudah hampir 40 website seluruh Indonesia sudah terkoneksi di PWI.or.id,” kata Hilman.

Sebelumnya PWI Pusat menyebut 38 portal daerah telah dipersiapkan untuk diaktifkan dan diisi secara rutin sebagai bagian dari ekosistem digital PWI.

Konsolidasi ini memiliki arti strategis. Dengan jaringan yang semakin luas, informasi kegiatan organisasi, perkembangan pers, peningkatan kompetensi wartawan, serta berbagai dinamika di daerah dapat memiliki ruang publikasi yang lebih terintegrasi.

Namun, semakin besar jaringan digital, semakin besar pula tuntutan terhadap akurasi, independensi, verifikasi dan akuntabilitas informasi.

Website yang terkonsolidasi tidak boleh sekadar menjadi mesin publikasi kegiatan organisasi. Ia harus mampu menunjukkan bahwa transformasi digital berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas jurnalistik.

BUKAN SEKADAR SOAL WEBSITE, TETAPI KEPERCAYAAN PUBLIK

Di sinilah tantangan terbesar PWI ke depan.

Digitalisasi memang mempercepat distribusi informasi. Namun kecepatan tanpa verifikasi dapat berubah menjadi persoalan baru bagi pers.

Karena itu, pengelolaan portal PWI daerah harus tetap ditempatkan dalam koridor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta ketentuan Dewan Pers yang berkaitan dengan karya dan kegiatan jurnalistik.

Undang-Undang Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat. Pada saat yang sama, pers memiliki fungsi memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, serta menjalankan fungsi pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap kepentingan umum.

Dewan Pers juga menegaskan bahwa kerja jurnalistik mencakup kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Artinya, semakin luas jaringan PWI, semakin besar pula tanggung jawab etik yang harus dijaga.

Portal daerah harus mampu membedakan dengan jelas antara berita jurnalistik, informasi kegiatan organisasi, opini, siaran pers, dan materi komunikasi kelembagaan.

Kejelasan tersebut penting agar publik tidak mengalami kebingungan antara fungsi organisasi profesi dan fungsi media dalam menjalankan kerja jurnalistik.

UU PERS MENJADI PAGAR, KODE ETIK MENJADI PEDOMAN

Dalam menjalankan fungsi jurnalistik, PWI dan para wartawan yang mengelola konten tetap harus mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 5 UU Pers antara lain menegaskan kewajiban pers untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Sementara Pasal 6 memberikan mandat kepada pers untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi, mendorong supremasi hukum dan HAM, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap kepentingan umum.

Selain UU Pers, Kode Etik Jurnalistik juga menjadi instrumen penting dalam menjaga profesionalitas wartawan. Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 yang mengesahkan SK Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Dengan demikian, konsolidasi digital seharusnya tidak hanya diukur dari berapa banyak portal yang berhasil tersambung, tetapi juga dari seberapa kuat standar jurnalistik diterapkan di seluruh jaringan tersebut.

DATA ANGGOTA AKAN DIKEMBANGKAN

Hilman mengatakan pengembangan digital PWI juga akan diarahkan pada pembaruan sistem data keanggotaan.

Setelah seluruh provinsi terhubung, PWI merencanakan peningkatan sistem data anggota pada 2027 sehingga data anggota di tingkat pusat dan provinsi dapat diperbarui secara lebih terintegrasi.

Sistem tersebut nantinya diharapkan dapat membantu pengelolaan administrasi keanggotaan, termasuk memberikan peringatan apabila masa berlaku kartu anggota telah berakhir.

Rencana tersebut menjadi penting karena organisasi profesi membutuhkan sistem administrasi anggota yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada saat yang sama, pengelolaan data anggota harus memperhatikan prinsip keamanan dan perlindungan data sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

TARGET MOBILE DAN MONETISASI

Transformasi digital PWI juga diarahkan pada pengembangan aplikasi mobile yang ditargetkan tersedia pada tahun berikutnya.

Selain memperluas jangkauan informasi, PWI juga melihat jaringan digital tersebut sebagai peluang pengembangan dan monetisasi organisasi.

“Kita merangsek ke kota dan kabupaten. PWI pusat punya begitu jaringan website dan ujungnya monetisasi hingga terintegrasi sampai ke daerah,” ujar Hilman.

Namun, agenda monetisasi perlu dikelola secara transparan dan profesional.

Pertumbuhan pendapatan digital tidak boleh menggeser prinsip independensi jurnalistik. Kepentingan komersial harus tetap dipisahkan secara proporsional dari keputusan redaksional agar kepercayaan publik tidak menjadi korban.

PWI DAERAH DIMINTA AKTIF PRODUKSI KONTEN

Ketua Umum PWI Akhmad Munir meminta seluruh pengurus daerah aktif mengisi portal masing-masing.

Sedikitnya terdapat tiga kelompok konten yang dapat dikembangkan, yakni informasi mengenai kegiatan PWI, aktivitas pemangku kepentingan, serta dinamika pers di daerah.

Menurut Akhmad Munir, konsistensi produksi konten penting agar portal PWI semakin dikenal masyarakat melalui mesin pencari maupun media sosial.

“Kita butuh partisipatif aktif dari teman-teman daerah. Apa yang tersedia oleh web itu bisa dioptimalisasi bersama, baik pengurus pusat atau provinsi,” ujarnya.

Permintaan tersebut sejalan dengan arahan PWI Pusat sebelumnya agar setiap daerah mengaktifkan portal, menunjuk penanggung jawab atau PIC, serta membangun ritme produksi konten secara rutin.

TANTANGAN SESUNGGUHNYA ADA DI KUALITAS

Peluncuran website PWI dan terkoneksinya puluhan portal daerah merupakan langkah penting dalam menghadapi perubahan ekosistem media.

Tetapi teknologi hanyalah alat.

Kepercayaan publik tetap dibangun melalui kualitas informasi.

Karena itu, keberhasilan transformasi digital PWI tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah portal yang terhubung, jumlah berita yang dipublikasikan, atau seberapa tinggi trafik yang diperoleh.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah jaringan tersebut mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, terverifikasi, bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan publik.

Di tengah derasnya disinformasi, banjir konten media sosial dan perkembangan kecerdasan buatan, organisasi profesi wartawan justru menghadapi tuntutan yang semakin berat untuk menjadi penjaga standar jurnalistik.

Dewan Pers sendiri saat ini telah memiliki Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/I/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik, yang menunjukkan bahwa transformasi teknologi dalam dunia pers juga harus disertai rambu-rambu profesional.

Maka, 38 portal daerah yang terkonsolidasi bukanlah garis akhir. Itu baru permulaan.

Pekerjaan yang lebih berat adalah memastikan setiap portal mampu menjaga marwah pers, memenuhi hak publik atas informasi, menjalankan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik, serta tetap kritis terhadap kekuasaan tanpa kehilangan independensinya.

Jika itu mampu diwujudkan, transformasi digital PWI bukan sekadar perpindahan dari media konvensional menuju platform digital.

Lebih jauh, ia dapat menjadi konsolidasi baru pers Indonesia yang bertumpu pada teknologi, tetapi tetap berpijak pada etika, hukum dan kepentingan publik.

Editor: Bruce Elang