PWI Pusat Tawarkan Model PRISM untuk Pulihkan Kepercayaan Publik terhadap Polri, Kapolri Baru Jadi Harapan

Tribun Nusantara

, 09 Oktober 2026

Jakarta Tribunnusantara-web.id  — Upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membutuhkan lebih dari sekadar penyampaian informasi. Keterbukaan, kecepatan merespons pengaduan, integritas, serta kesungguhan dalam menyelesaikan persoalan menjadi unsur penting dalam membangun hubungan yang sehat antara kepolisian dan masyarakat.

Gagasan tersebut dituangkan dalam buku berjudul *Model Manajemen Komunikasi dalam Merekonstruksi Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia*, karya Dr. Eddy Iriawan, Ketua Departemen Hukum dan HAM PWI Pusat.

Buku ini menawarkan pendekatan manajemen komunikasi melalui model **PRISM (Participation, Responsiveness, Integrity, Synergy, dan Monitoring)** sebagai kerangka pemikiran untuk membantu Polri menghadapi tantangan komunikasi publik di tengah pesatnya perkembangan media sosial.

Eddy menjelaskan, buku tersebut dikembangkan dari hasil disertasinya pada Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara (USU). Hasil penelitian itu kemudian dibukukan agar gagasan akademik yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki pengelolaan komunikasi institusi kepolisian.

“Buku ini merupakan hasil disertasi saya. Dari penelitian ini, saya mencoba melihat bagaimana institusi kepolisian menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat di tengah banjir informasi, terutama melalui media sosial,” kata Eddy kepada wartawan.7/10/26

Menurutnya, perubahan lanskap informasi membuat setiap persoalan yang melibatkan aparat kepolisian dapat dengan cepat menjadi perhatian publik. Pengalaman masyarakat, pengaduan yang belum terselesaikan, hingga dugaan pelanggaran oleh oknum dapat berkembang menjadi isu luas dan memengaruhi persepsi terhadap institusi.

Karena itu, komunikasi publik tidak cukup dilakukan dengan menyampaikan klarifikasi setelah persoalan menjadi viral. Institusi juga perlu membangun mekanisme respons yang jelas, terbuka, terukur, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

  PRISM: Lima Pilar Strategis Membangun Kepercayaan

Model PRISM menjadi gagasan utama yang ditawarkan Eddy dalam bukunya. Kelima unsur tersebut dirancang untuk saling melengkapi dalam pengelolaan komunikasi dan hubungan institusi dengan masyarakat.

**Pertama, Participation (Partisipasi).** Polri perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, pengaduan, serta pengalaman mereka ketika berinteraksi dengan aparat.

**Kedua, Responsiveness (Responsivitas).** Setiap laporan dan pengaduan perlu ditangani melalui mekanisme yang jelas, dengan informasi mengenai perkembangan penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Ketiga, Integrity (Integritas).** Komunikasi institusi harus ditopang oleh kejujuran, konsistensi, akuntabilitas, dan kesesuaian antara pernyataan dengan tindakan nyata.

**Keempat, Synergy (Sinergi).** Penguatan komunikasi perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk media massa, akademisi, lembaga pengawas, serta unsur masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.

**Kelima, Monitoring (Pemantauan).** Perkembangan isu, respons masyarakat, dan efektivitas komunikasi perlu dipantau secara berkelanjutan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Melalui pendekatan tersebut, Eddy berharap pengelolaan komunikasi Polri dapat lebih mengedepankan pencegahan persoalan, pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat, serta penyelesaian pengaduan secara profesional.

Ia juga menyoroti ungkapan *“no viral, no justice”* yang kerap muncul dalam percakapan publik. Ungkapan tersebut menggambarkan persepsi sebagian masyarakat bahwa suatu persoalan baru memperoleh perhatian serius setelah ramai diperbincangkan di media sosial.

“Bagaimana diksi ‘no viral, no justice’ bisa direduksi oleh institusi Polri menjadi salah satu persoalan yang coba dijawab melalui pendekatan komunikasi dalam buku ini,” ujar Eddy.

Menurutnya, salah satu tantangan penting adalah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap mekanisme pengaduan dan penanganan perkara yang jelas tanpa harus terlebih dahulu menjadikan persoalannya viral.

   Data Persepsi Publik Perlu Menjadi Bahan Evaluasi

Dalam keterangannya, Eddy menyebut angka 66,2 persen terkait citra negatif Polri yang menurutnya didasarkan pada pengalaman buruk individu ketika berurusan dengan kepolisian, termasuk pengaduan yang tidak memperoleh respons sebagaimana diharapkan.

Angka tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan buku, terutama mengenai pentingnya memahami pengalaman masyarakat sebagai salah satu bahan evaluasi institusi.

Namun, untuk memastikan ketepatan informasi kepada publik, sumber penelitian, periode pengumpulan data, jumlah responden, dan metode pengukuran angka tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Dengan demikian, angka itu dapat dibaca sesuai konteks penelitian dan tidak disalahartikan sebagai gambaran mutakhir seluruh masyarakat Indonesia.

Eddy menilai bahwa pengalaman langsung masyarakat dalam berhubungan dengan aparat merupakan salah satu faktor yang patut diperhatikan dalam upaya memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi.

Baginya, reputasi tidak cukup dibangun melalui kampanye komunikasi. Reputasi harus ditopang oleh pengalaman nyata masyarakat ketika memperoleh pelayanan, menyampaikan laporan, atau mencari keadilan.

   PWI Pusat Siapkan Bedah Buku, Kapolri Baru Diharapkan Menjadi Momentum Perbaikan

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat Marthen Selamat Susanto, menyampaikan bahwa PWI Pusat berencana menggelar bedah buku tersebut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur kepolisian.

Akhmad Munir menjelaskan bahwa gagasan penerbitan buku tersebut berangkat dari PWI Pusat sebagai bentuk kontribusi pemikiran kepada Polri. Selanjutnya, gagasan itu dikembangkan oleh Eddy Iriawan melalui pendekatan penelitian akademik dan dituangkan dalam bentuk buku.

“Ide buku ini berangkat dari PWI Pusat sebagai sumbangan pemikiran kepada Polri. Kemudian ditulis dan dikembangkan oleh Dr. Eddy Iriawan. Kami berharap gagasan dalam buku ini dapat menjadi salah satu bahan pemikiran bagi Polri dan Kapolri baru dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta membangun kepercayaan publik,” kata Munir.

Menurut Munir, tantangan komunikasi Polri tidak hanya berkaitan dengan kecepatan memberikan informasi, tetapi juga kemampuan institusi untuk mendengar, memahami, dan merespons persoalan masyarakat secara bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak dapat dibangun melalui komunikasi satu arah semata.

“Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui komunikasi satu arah. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat keterbukaan, respons, integritas dan kesungguhan institusi dalam menyelesaikan persoalan. Kami berharap buku ini dapat ikut memperkaya gagasan untuk memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat,” ujarnya.

PWI Pusat berharap forum bedah buku nantinya menjadi ruang dialog yang konstruktif antara insan pers, akademisi, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas berbagai tantangan komunikasi institusi di era digital.

Melalui forum tersebut, gagasan PRISM diharapkan dapat dikaji secara kritis, termasuk mengenai kemungkinan penerapannya, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur dampaknya terhadap pelayanan dan hubungan Polri dengan masyarakat.

   Kepercayaan Publik Harus Dibuktikan melalui Tindakan

Penguatan komunikasi publik pada akhirnya perlu berjalan beriringan dengan pembenahan pelayanan, profesionalisme aparat, transparansi penanganan pengaduan, dan akuntabilitas institusi.

Dalam konteks tersebut, model PRISM merupakan tawaran pemikiran yang dapat didiskusikan dan dievaluasi lebih lanjut. Penerapannya memerlukan komitmen kelembagaan, indikator kinerja yang terukur, serta keterbukaan terhadap penilaian masyarakat.

Bagi Polri, tantangan terbesarnya bukan sekadar memastikan informasi tersampaikan dengan cepat, melainkan membuktikan bahwa setiap pengaduan ditangani secara profesional dan setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

Bagi pers, ruang dialog seperti ini juga penting untuk menjaga fungsi informasi dan kontrol sosial secara independen, kritis, serta berlandaskan fakta.

**Kepercayaan publik tidak lahir hanya dari kata-kata, melainkan dari konsistensi antara janji, tindakan, dan hasil yang dirasakan masyarakat.** Melalui buku PRISM, PWI Pusat menawarkan ruang pemikiran bagi Polri untuk memperkuat komunikasi sekaligus membangun hubungan yang lebih terbuka, responsif, dan bertanggung jawab dengan masyarakat.

**Editor: Bruce Elang**