Ratusan Guru Digeser, Krisis Pendidikan Malra Akhirnya Dibongkar: Sekolah Terluar Bertahun-Tahun Kekurangan Tenaga Pengajar

Tribun Nusantara

, 09 Mei 2026

Ratusan Guru Digeser, Krisis Pendidikan Malra Akhirnya Dibongkar: Sekolah Terluar Bertahun-Tahun Kekurangan Tenaga Pengajar

LANGGUR, Tribunnusantara-web.id Carut-marut distribusi guru di Kabupaten Maluku Tenggara akhirnya mulai dibongkar. Setelah lama dikeluhkan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kini memindahkan ratusan guru untuk menutup ketimpangan tenaga pendidik yang selama bertahun-tahun membebani sekolah-sekolah di wilayah kepulauan dan daerah terluar.

Dinas Pendidikan Maluku Tenggara memastikan sebanyak 157 guru telah dimutasi melalui keputusan resmi Bupati. Langkah ini disebut sebagai upaya darurat menyelamatkan sekolah-sekolah yang selama ini nyaris dibiarkan kekurangan guru, sementara penumpukan tenaga pendidik justru terjadi di wilayah tertentu.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Relli Rahangmetan, mengungkapkan mutasi tersebut melibatkan guru TK, SD, SMP hingga kepala sekolah.

“Untuk yang sudah berjalan ini sebanyak 157 orang, terdiri dari TK 3 orang, SD 119 orang, SMP sisanya, termasuk 10 kepala sekolah yang merupakan tugas tambahan,” ujar Relli kepada tim RRI, Kamis (7/5/2026).

Fakta ini sekaligus membuka tabir ketimpangan pendidikan di Maluku Tenggara yang selama ini menjadi keluhan masyarakat di daerah terluar seperti Kei Besar, Tanimbar Kei, Warbal dan sejumlah pulau kecil lainnya. Banyak sekolah disebut kekurangan guru bertahun-tahun, sementara pemerataan tenaga pendidik berjalan lamban.

Relli menegaskan mutasi dilakukan murni untuk kepentingan pemerataan pendidikan, bukan kepentingan politik seperti yang mulai beredar di tengah masyarakat.

“Mutasi ini tidak ada unsur politik sama sekali. Pengajuannya bahkan sudah dilakukan sebelum Pilkada. Jangan sampai dipelintir seolah-olah ada kaitannya dengan kepentingan politik,” tegasnya.

Namun di balik penegasan itu, kebijakan ini sekaligus menjadi alarm keras bahwa sistem distribusi guru di Maluku Tenggara selama ini dinilai gagal menjawab kebutuhan riil sekolah-sekolah terpencil. DPRD Maluku Tenggara bahkan sampai mengeluarkan rekomendasi khusus melalui Pansus LKPJ agar pemerintah segera melakukan pemerataan guru.

Ironisnya, langkah redistribusi baru dilakukan setelah ketimpangan semakin parah dan mendapat sorotan luas. Pemerintah daerah kini memilih melakukan mutasi secara bertahap karena khawatir pemindahan besar-besaran justru melumpuhkan aktivitas belajar mengajar.

“Kalau sekaligus ratusan guru dipindahkan, sekolah bisa kacau. Karena itu dilakukan step by step sambil melihat lagi sekolah mana yang masih kekurangan atau kelebihan guru,” kata Relli.

Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya tata kelola pendidikan di daerah, di mana penempatan guru selama ini dinilai belum sepenuhnya berbasis kebutuhan lapangan. Sekolah-sekolah di wilayah terpencil akhirnya menjadi pihak yang paling lama menanggung dampak ketidakmerataan tersebut.

Meski ujian sekolah dipastikan tetap berjalan, publik kini menanti apakah kebijakan redistribusi ini benar-benar menjadi solusi permanen atau hanya sekadar langkah sementara untuk meredam kritik terhadap buruknya pemerataan pendidikan di Maluku Tenggara.

(*****)