Ratusan Siswa SMP PGRI Klis Demo, Tuntut Sekolah Dinegerikan dan Fasilitas Pendidikan Layak

Tribun Nusantara

, 01 Februari 2026

Tiakur, TribunNusantara.web.id | Ratusan siswa SMP PGRI Klis, Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), kembali menggelar aksi demonstrasi di halaman sekolah mereka, Sabtu (31/1/2026). Aksi ini merupakan bentuk desakan kepada kepala sekolah dan yayasan agar memperjuangkan penegerian sekolah yang selama ini berada di bawah naungan yayasan swasta.

Dalam orasi yang disampaikan bergantian, para siswa menyuarakan keresahan mereka atas kondisi sekolah yang dinilai jauh dari standar pendidikan layak. Aspirasi tersebut dirangkum dalam tiga tuntutan utama yang dibacakan Ketua OSIS SMP PGRI Klis, Gresia Lidiporu, di hadapan para guru.

Pertama, para siswa menyoroti kondisi sarana dan prasarana pembelajaran yang mengalami kerusakan serius. Ruang kelas dengan atap bocor saat hujan, ketiadaan perpustakaan, serta fasilitas sanitasi yang tidak memenuhi standar kesehatan dinilai menghambat proses belajar-mengajar.

Kedua, mereka menilai dukungan dan perhatian terhadap tenaga pendidik sangat minim, baik dari sisi jumlah guru maupun kualitas pendampingan pendidikan.

Ketiga, para orang tua siswa disebut semakin khawatir terhadap masa depan anak-anak mereka yang dinilai sulit bersaing dengan lulusan sekolah negeri di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Aksi yang berlangsung sekitar satu jam tersebut berjalan tertib dan dikawal oleh para guru. Usai demonstrasi, Kepala SMP PGRI Klis, Dolfina Lakuteru, S.Pd.Gr, menemui para siswa. Ia menyampaikan bahwa aspirasi tersebut telah diteruskan kepada pihak yayasan dan mendapat respons awal.

Pihak yayasan, kata dia, berjanji akan datang langsung ke Pulau Moa dalam waktu dekat untuk menemui pihak sekolah dan para siswa guna memberikan penjelasan resmi.

Kepada wartawan, Gresia Lidiporu mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap yayasan yang dinilai kurang memberi perhatian terhadap kondisi sekolah. Ia menyebutkan bahwa SMP PGRI Klis hanya memiliki empat guru berstatus PNS, dua di antaranya merupakan tenaga administrasi. Padahal, terdapat sepuluh mata pelajaran yang harus diajarkan.

“Dengan kondisi guru seperti ini, sangat sulit bagi kami untuk bersaing dengan sekolah negeri. Kami hanya ingin kesempatan yang sama demi masa depan kami,” ujar Gresia. Ia menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak mendapat jawaban konkret, para siswa akan kembali menggelar aksi lanjutan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Dolfina Lakuteru menyatakan bahwa aksi demonstrasi itu merupakan aspirasi murni dari para siswa. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan permintaan tersebut melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan DPRD setempat.

“Sebagai kepala sekolah, saya berkewajiban menyampaikan dan mengawal aspirasi siswa agar dapat ditindaklanjuti, khususnya terkait penegerian sekolah,” katanya.

Dolfina juga menjelaskan bahwa selama ini pihak yayasan tidak menyediakan tenaga pengajar, sementara kebutuhan guru dipenuhi oleh pemerintah daerah. Saat ini, sekolah hanya memiliki empat guru aktif, terdiri dari dua guru agama, satu guru IPA, dan satu guru Bahasa Inggris.

Kondisi tersebut membuat tujuh mata pelajaran lainnya tidak tertangani secara optimal, meskipun pihak sekolah berupaya menutup kekurangan dengan tenaga PPPK.

“Kami berada dalam situasi yang sangat terbatas. Beban tugas ke depan, termasuk pada April mendatang, akan semakin berat. Karena itu kami berharap yayasan benar-benar menjawab keresahan siswa dengan mengedepankan masa depan anak-anak bangsa,” ujar Dolfina.