Renmaur Desak Insentif Nakes 3T, DPRD Malra Soroti Ketimpangan di Kei Besar

Tribun Nusantara

, 02 Maret 2026

Langgur, TribunNusantara.web.id | Ruang rapat Komisi II DPRD Kabupaten Maluku Tenggara siang itu tak sekadar membahas angka dan laporan rutin. Yang mengemuka adalah soal keadilan: bagaimana mungkin tenaga kesehatan di wilayah terpencil diminta bekerja maksimal, sementara kesejahteraan mereka tertinggal jauh?

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD dan Dinas Kesehatan Malra menyoroti pelayanan kesehatan sekaligus nasib tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di wilayah 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar. Fokus pembahasan mengerucut pada dua kecamatan di Pulau Kei Besar: Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Utara Barat.

Anggota Komisi II, Renmaur, menyebut para nakes di dua wilayah itu sebagai “garda terdepan yang sering terlupakan.” Menurutnya, tantangan geografis dan keterbatasan akses transportasi membuat biaya hidup dan beban kerja di sana jauh lebih berat dibandingkan wilayah perkotaan seperti Langgur dan sekitarnya.

“Kita tidak bisa menuntut pelayanan maksimal jika kesejahteraan mereka tidak menjadi prioritas. Insentif ini bukan sekadar angka, tapi pengakuan atas pengabdian mereka di medan yang sulit,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Ketimpangan yang Terasa Nyata

Wilayah Utara Timur dan Utara Barat bukan sekadar titik di peta administrasi. Akses laut yang bergantung cuaca, jarak tempuh antardesa yang memakan waktu, serta keterbatasan fasilitas kesehatan menjadi realitas sehari-hari. Di beberapa desa, kekosongan tenaga medis bukan cerita baru. Ketika satu bidan atau perawat mutasi, penggantinya tak selalu segera datang.

Komisi II menilai, tambahan insentif khusus dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga retensi tenaga medis. Tanpa kebijakan afirmatif, dikhawatirkan nakes enggan bertahan lama di wilayah terpencil.

Tak hanya soal insentif finansial, DPRD juga menyoroti kondisi rumah dinas yang belum layak serta keterbatasan stok obat-obatan di Puskesmas Pembantu. “Bagaimana mungkin pelayanan optimal tercapai jika sarana dasarnya saja belum memadai?” kata salah satu anggota dewan dalam forum tersebut.

Respons Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Malra menyambut positif usulan tersebut. Ia menyatakan komitmen untuk melakukan kajian anggaran dan menyusun skema insentif yang proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sikap responsif ini mendapat apresiasi dari Komisi II. DPRD menilai adanya kepedulian dari pimpinan dinas menjadi modal penting untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada nakes di garis terluar pelayanan kesehatan.

Ujian Komitmen Daerah

Di tengah tuntutan peningkatan kualitas layanan publik, isu kesejahteraan nakes di wilayah 3T menjadi cermin komitmen pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan bukan sekadar program, melainkan soal kehadiran negara di titik-titik yang paling jauh dari pusat kekuasaan.

RDP itu belum menghasilkan keputusan final. Namun pesan politiknya jelas: jika Maluku Tenggara ingin memperbaiki mutu layanan kesehatan, maka keberpihakan pada mereka yang bertugas di pelosok tak bisa lagi ditunda.

Di wilayah yang lautnya luas dan jaraknya panjang, insentif mungkin tampak sebagai angka dalam APBD. Tetapi bagi nakes di Kei Besar, itu bisa berarti alasan untuk tetap bertahan.