RESES DPR PAPUA TENGAH BONGKAR KENYATAAN: WARGA PESISIR MIMIKA MENJERIT, TRANSPORTASI LUMPUH, PENDIDIKAN DAN EKONOMI MASIH TERTINGGAL

Tribun Nusantara

, 25 Juni 2026

RESES DPR PAPUA TENGAH BONGKAR KENYATAAN: WARGA PESISIR MIMIKA MENJERIT, TRANSPORTASI LUMPUH, PENDIDIKAN DAN EKONOMI MASIH TERTINGGAL

Mimika – TribunNusantara.id

Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang dilaksanakan Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Yohanes Felix Helyanan, membuka potret nyata kondisi masyarakat pesisir Kabupaten Mimika. Di tengah besarnya APBD yang dikelola pemerintah, warga masih bergulat dengan persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan.

Dalam dialog bersama masyarakat, keluhan yang muncul bukan lagi persoalan kecil, melainkan menyangkut kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi laut dan udara, hingga lemahnya penguatan ekonomi rakyat.

Menurut Yohanes Felix Helyanan, sektor pendidikan dan kesehatan memang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah kabupaten juga harus mengambil peran lebih besar agar pelayanan dasar benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke wilayah pesisir dan kampung-kampung terpencil.

Persoalan transportasi menjadi sorotan utama. Warga mengaku masih kesulitan memperoleh akses kapal maupun transportasi udara yang layak. Kondisi tersebut dinilai menghambat mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas pendidikan.

"Kami menerima banyak aspirasi mengenai kebutuhan kapal transportasi bagi masyarakat pesisir. Aspirasi ini akan kami perjuangkan kepada Dinas Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar segera mendapat tindak lanjut," ujar Yohanes.

Tidak hanya transportasi laut, masyarakat juga mengeluhkan minimnya angkutan darat bagi para pelajar yang setiap hari harus menempuh perjalanan menuju Kota Timika. Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian lintas pemerintah.

Di sektor ekonomi, warga meminta pembangunan fasilitas pelelangan ikan dan penguatan industri perikanan agar hasil tangkapan nelayan memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Yohanes mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat direncanakan peluncuran ekspor ikan langsung dari Mimika ke luar negeri melalui jalur laut. Program tersebut diharapkan membuka pasar baru bagi nelayan lokal sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain perikanan, masyarakat juga mendorong pengembangan sektor pertanian, khususnya budidaya cabai yang dinilai memiliki prospek ekonomi tinggi. Yohanes meminta Dinas Pertanian lebih aktif memberikan pendampingan, penyuluhan, serta membuka lahan produktif agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang tersebut.

Menutup reses, Yohanes menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan di atas kertas. Menurutnya, hasil reses harus menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Politik bukan sekadar janji atau perdebatan. Ukurannya adalah apakah rakyat benar-benar merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil. Aspirasi masyarakat pesisir harus diwujudkan dalam program nyata, bukan berhenti sebagai daftar usulan setiap kali reses berlangsung," tegasnya.

Editor: Bruce Elang