Reses DPRK Mimika Bongkar Ketimpangan di Pulau Karaka: Dessy Putrika Tegaskan Warga Butuh Air Bersih, Bukan Janji Manis

Tribun Nusantara

, 15 Juli 2026

Reses DPRK Mimika Bongkar Ketimpangan di Pulau Karaka: Dessy Putrika Tegaskan Warga Butuh Air Bersih, Bukan Janji Manis

MIMIKA, Papua Tengah Tribunnusantara-web.id – Fakta yang ditemukan Anggota DPRK Mimika dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Dessy Putrika, SE, dalam agenda reses di Pulau Karaka memperlihatkan wajah lain pembangunan di Mimika. Di tengah besarnya anggaran daerah, masyarakat pesisir masih bergelut dengan persoalan kebutuhan dasar yang hingga kini belum juga terjawab.14/06/2026

Dessy menegaskan, persoalan paling mendesak yang disampaikan warga adalah krisis air bersih. Hingga saat ini masyarakat Pulau Karaka masih kesulitan memperoleh akses air bersih yang layak, kondisi yang dinilai mengancam kesehatan dan meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit.

   "Air bersih bukan kemewahan, melainkan hak dasar masyarakat. Selama persoalan ini dibiarkan, ancaman penyakit akan terus membayangi warga Pulau Karaka," tegas Dessy.

Selain krisis air bersih, masyarakat juga mengeluhkan minimnya fasilitas MCK, terbatasnya rumah layak huni, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar seperti balai kampung, gereja, dan berbagai fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah lumpuhnya akses transportasi hasil laut. Sejak layanan cargo dock menuju Pasar Gorong-Gorong dihentikan, nelayan terpaksa membawa hasil tangkapan melalui Pelabuhan Pomako menggunakan perahu kecil. Akibatnya biaya angkut melonjak, sementara nilai jual hasil laut terus menurun sehingga pendapatan nelayan semakin tertekan.

Dessy berharap PT Freeport Indonesia turut mengambil bagian melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan membantu membuka kembali dukungan transportasi bagi masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil laut.

  "Kalau akses transportasi kembali tersedia, nelayan bisa menjual hasil tangkapannya dengan lebih mudah dan harga yang lebih baik. Ini bukan sekadar soal transportasi, tetapi soal keberlangsungan ekonomi keluarga," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Dessy juga menemukan bahwa lokasi permukiman warga dinilai sudah tidak lagi layak ditempati. Karena itu, ia mendorong adanya relokasi permukiman melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia dengan tetap menjamin hak-hak masyarakat adat dan warga setempat.

Di sektor kesehatan, Dessy memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang tetap rutin memberikan pelayanan di Pulau Karaka. Namun, ia mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap penyebaran penyakit menular, khususnya tuberkulosis (TBC), dengan segera memeriksakan diri apabila mengalami batuk berkepanjangan lebih dari dua minggu.

Sementara di bidang pendidikan, Dessy menilai layanan sekolah telah tersedia, tetapi kualitas tenaga pendidik masih perlu diperkuat. Yang paling memprihatinkan, menurutnya, adalah terhentinya program makanan tambahan bagi anak-anak sekolah di wilayah pesisir.

Menurutnya, program tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan, meningkatkan semangat belajar, sekaligus mencegah anak-anak putus sekolah akibat kondisi ekonomi keluarga.

  "Anak-anak tidak mungkin belajar dengan baik dalam keadaan lapar. Program makanan tambahan harus menjadi prioritas dan tidak boleh terhenti hanya karena persoalan administrasi atau birokrasi. Masa depan anak-anak tidak boleh dikorbankan," tegasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Dessy mengusulkan penerapan sistem Full Day School bagi sekolah-sekolah di wilayah pesisir, yang didukung penyediaan makanan bergizi pada pagi, siang, dan sore hari. Menurutnya, pola tersebut akan membantu anak-anak tetap berada di lingkungan pendidikan ketika orang tua mereka melaut sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan pesisir.

Mengakhiri keterangannya, Dessy memastikan seluruh aspirasi masyarakat Pulau Karaka akan dibawa dan diperjuangkan melalui DPRK Mimika agar menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta seluruh pemangku kepentingan.

  "Masyarakat Pulau Karaka tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menuntut hak-hak dasar sebagai warga negara: air bersih, rumah layak, pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan akses transportasi yang mendukung kehidupan mereka. Sudah saatnya kebutuhan dasar ini menjadi prioritas, bukan sekadar janji," tutup Dessy Putrika, SE.

Penulis: Gunawan F

Editor: Bruce Elang