Rettob Akui Serapan Anggaran Belum Maksimal, Evaluasi Total OPD Jadi Prioritas

Tribun Nusantara

, 30 Juli 2026

Rettob Akui Serapan Anggaran Belum Maksimal, Evaluasi Total OPD Jadi Prioritas

TIMIKA, Papua Tengah Tribunnusantara-web.id  – Bupati Mimika Johannes Rettob akhirnya mengakui masih lemahnya serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Mimika sepanjang Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026), ia menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memperbaiki tata kelola anggaran dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

Jawaban tersebut disampaikan sebagai respons atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Mimika terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika.

Menurut Johannes Rettob, realisasi belanja daerah yang baru mencapai 82,14 persen dipengaruhi sejumlah persoalan, terutama keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, hingga proses administrasi yang belum berjalan efektif.

Sebagai langkah pembenahan, pemerintah daerah akan mempercepat penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), memperkuat perencanaan anggaran, menambah tenaga fungsional pengadaan barang dan jasa, serta melakukan evaluasi terhadap OPD yang dinilai belum mampu memenuhi target penyerapan anggaran.

"Kami menerima seluruh masukan DPRK sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat proses pengadaan, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di setiap perangkat daerah," tegas Johannes Rettob.

Bupati juga memberikan penjelasan terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp1,1 triliun yang menjadi sorotan hampir seluruh fraksi DPRK. Ia menegaskan SILPA tersebut bukan berarti anggaran hilang ataupun tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, besarnya SILPA terjadi akibat selisih antara pendapatan dan belanja, efisiensi nilai kontrak pengadaan, rendahnya serapan sejumlah kegiatan, serta keterlambatan proses penagihan dari pihak ketiga yang kemudian menjadi kewajiban pembayaran pada tahun anggaran berikutnya.

Selain menjawab persoalan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika juga menyampaikan komitmen melanjutkan berbagai program strategis pada tahun 2026. Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan fasilitas air bersih di wilayah pesisir dan pedalaman, pembangunan pos pemadam kebakaran baru, hingga peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Dalam sektor kesehatan, pemerintah mengklaim sejumlah indikator mengalami peningkatan, seperti angka harapan hidup yang naik menjadi 73,45 tahun, prevalensi stunting yang turun menjadi 9,87 persen, serta meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

Sementara di bidang pendidikan, pemerintah mengakui masih terdapat kendala berupa keterlambatan proyek fisik, kondisi geografis, serta lambatnya proses pengadaan. Meski demikian, pemerintah berjanji meningkatkan pemerataan akses pendidikan, pembangunan sarana-prasarana, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik hingga wilayah pedalaman.

Menutup penyampaiannya, Johannes Rettob menyampaikan apresiasi atas kritik, masukan, dan rekomendasi seluruh fraksi DPRK Mimika. Ia menegaskan seluruh catatan dewan akan dijadikan dasar evaluasi agar tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen menjadikan seluruh masukan DPRK sebagai landasan perbaikan kebijakan, sehingga pengelolaan APBD ke depan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

Penulis : Gunawan F