RIDWAN SINA BELA LKPJ 2025! Sebut Bupati Mimika Jujur Bongkar Fakta SiLPA Rp1,1 Triliun, Tegaskan Tak Ada Kebocoran Anggaran

Tribun Nusantara

, 30 Juli 2026

RIDWAN SINA BELA LKPJ 2025! Sebut Bupati Mimika Jujur Bongkar Fakta SiLPA Rp1,1 Triliun, Tegaskan Tak Ada Kebocoran Anggaran

Timika, Papua Tengah Tribunnusantara-web.id – Rapat Paripurna DPRK Mimika yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 menjadi panggung evaluasi sekaligus ujian transparansi Pemerintah Kabupaten Mimika. Di tengah sorotan publik terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun, Politisi Partai Golkar Ridwan Sina justru memberikan apresiasi atas sikap terbuka yang ditunjukkan Bupati Mimika.

Menurut Ridwan, keberanian kepala daerah mengakui berbagai persoalan yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran merupakan bentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi.30/7/26

"Kejujuran seorang pemimpin dalam menyampaikan kondisi riil pemerintahan adalah fondasi utama membangun kepercayaan publik. Apa yang disampaikan Bupati di forum paripurna patut diapresiasi," ujar Ridwan.

Ia menjelaskan, Bupati Mimika secara terbuka memaparkan penyebab munculnya SiLPA sebesar Rp1,1 triliun. Berdasarkan penjelasan tersebut, dana tersebut bukan hilang ataupun bocor, melainkan merupakan sisa anggaran yang belum terserap akibat berbagai kendala teknis dalam pelaksanaan program pemerintah.

Ridwan menyebut sejumlah faktor yang memengaruhi besarnya SiLPA, antara lain keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, tertundanya pelaksanaan proyek fisik, efisiensi anggaran, hingga pembayaran kepada pihak ketiga yang baru dapat diselesaikan menjelang akhir tahun anggaran.

"Yang harus dipahami masyarakat adalah dana itu masih tercatat dalam kas daerah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan setiap SiLPA langsung dikaitkan dengan kebocoran anggaran tanpa melihat fakta yang sebenarnya," tegasnya.

Menurut Ridwan, LKPJ bukan hanya berbicara mengenai angka-angka keuangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengukur capaian program, efektivitas kebijakan, serta kendala yang dihadapi pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Ia menilai realisasi penyerapan anggaran sekitar 84 persen masih berada pada tingkat yang cukup baik jika mempertimbangkan tantangan geografis Mimika, kondisi lapangan, serta kompleksitas pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut.

Ridwan juga mengapresiasi komitmen Bupati Mimika yang menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan, serta memberikan sanksi kepada OPD yang dinilai lalai menjalankan tugasnya.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar mengakui kelemahan, tetapi juga menyiapkan solusi konkret agar persoalan serupa tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya.

Ia mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus dibangun di atas data, fakta, dan pemahaman yang utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang menyesatkan di tengah masyarakat.

Ridwan menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini harus tetap diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pemerataan pelayanan di kampung-kampung.

"Publik tentu berhak mengawasi pemerintah. Namun pengawasan yang sehat harus didasarkan pada fakta, bukan asumsi. Transparansi harus terus dijaga, sementara pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama," tutup Ridwan Sina.

Penulis: Gunawan F