RP Bedah KUA-PPAS Mimika: Dana "Membangun dari Kampung ke Kota" Mengalir ke Mana? APBD Triliunan, Kemajuan Belum Terlihat

Tribun Nusantara

, 01 Juni 2026

RP Bedah KUA-PPAS Mimika: Dana "Membangun dari Kampung ke Kota" Mengalir ke Mana? APBD Triliunan, Kemajuan Belum Terlihat

MIMIKA Tribunnusantara-web.id – Kritik tajam kembali dilontarkan RP terhadap pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Mimika. Kali ini, sorotan diarahkan pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar penyusunan APBD setiap tahun.

Menurut RP, seluruh pembahasan KUA-PPAS antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRK tidak lahir begitu saja, melainkan berangkat dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan ditetapkan menjadi kebijakan resmi pemerintah daerah.

Salah satu janji besar yang selama ini terus digaungkan adalah program "Membangun dari Kampung ke Kota." Namun ironisnya, setelah memasuki tahun kedua pelaksanaan anggaran, masyarakat justru mempertanyakan di mana wujud nyata dari program tersebut.

"Kalau program ini benar-benar menjadi prioritas pembangunan daerah, maka hasilnya harus terlihat. Anggarannya sudah masuk dalam APBD 2025 dan kembali dianggarkan dalam APBD 2026. Pertanyaannya, ke mana dana itu mengalir dan apa hasil yang sudah dinikmati masyarakat?" tegas RP.

RP menilai slogan pembangunan tidak boleh berhenti sebagai hiasan pidato politik atau dokumen perencanaan. Sebab setiap program yang telah masuk dalam APBD menggunakan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Ia bahkan menyebut kondisi pembangunan di Mimika saat ini belum menunjukkan lompatan kemajuan yang sebanding dengan besarnya anggaran yang dikelola pemerintah daerah setiap tahun.

"Publik jangan terus disuguhi narasi keberhasilan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah bukti. Kampung mana yang sudah berubah? Infrastruktur apa yang sudah selesai? Program pemberdayaan apa yang sudah berjalan? Jangan sampai yang besar hanya angka dalam APBD, sementara hasilnya sulit ditemukan di lapangan," katanya.

Menurut RP, jika visi "Membangun dari Kampung ke Kota" benar-benar dijalankan secara konsisten, maka seharusnya masyarakat di kampung-kampung sudah merasakan peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan yang nyata.

Namun hingga kini, kata dia, pertanyaan masyarakat masih sama: mengapa anggaran terus bertambah, tetapi kemajuan daerah belum terlihat secara signifikan?

RP juga mendesak DPRD Mimika agar tidak hanya menjadi lembaga yang aktif saat pembahasan anggaran, tetapi juga tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap realisasi program-program prioritas yang telah disetujui bersama pemerintah daerah.

"Jangan sampai APBD hanya menjadi dokumen administratif yang selesai dibahas setiap tahun tanpa evaluasi yang serius terhadap hasilnya. Uang rakyat harus bisa ditelusuri manfaatnya, bukan sekadar habis dalam laporan pertanggungjawaban," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait realisasi program "Membangun dari Kampung ke Kota", termasuk rincian penggunaan anggaran dan capaian yang telah dihasilkan selama dua tahun terakhir.

"Masyarakat Mimika tidak sedang menagih janji. Masyarakat sedang menagih bukti. Karena jika anggaran sudah dialokasikan dua tahun berturut-turut, sementara hasilnya belum tampak jelas, maka pertanyaan publik menjadi sangat sederhana: dana itu sebenarnya digunakan untuk apa, dan siapa yang menikmati manfaatnya?" pungkas RP.

Editor : Bruce Elang