Rp500 JUTA PER UNIT, TAPI RUMAH BOCOR DAN RAPUH: DUGAAN BANCakan ANGGARAN RUMAH BANTUAN PEMDA MIMIKA MULAI TERKUAK

Tribun Nusantara

, 13 Mei 2026

Rp500 JUTA PER UNIT, TAPI RUMAH BOCOR DAN RAPUH: DUGAAN BANCakan ANGGARAN RUMAH BANTUAN PEMDA MIMIKA MULAI TERKUAK

TIMIKA, PAPUA TENGAH, Tribunnusantara-web.id Program rumah bantuan Pemerintah Kabupaten Mimika yang digadang-gadang untuk membantu masyarakat kecil kini berubah menjadi sorotan tajam publik. Anggaran fantastis mencapai Rp500 juta per unit rumah diduga tidak sebanding dengan kondisi bangunan yang diterima warga.

Di lapangan, sejumlah rumah bantuan justru dilaporkan bocor saat hujan, materialnya murahan, konstruksinya rapuh, dan hasil pekerjaannya dinilai jauh dari standar bangunan layak huni.

Fakta ini memunculkan dugaan keras bahwa proyek bantuan rakyat tersebut telah berubah menjadi ajang bancakan anggaran berjamaah.

Jaringan Korupsi mengungkap adanya indikasi penyimpangan serius dalam proyek pembangunan rumah bantuan yang disalurkan melalui pokok pikiran (Pokir) anggota DPRK Mimika.

“Nilai per unit Rp500 juta, tetapi kondisi fisik bangunan diduga bahkan tidak mencerminkan 50 persen dari nilai anggaran itu,” ungkap hasil temuan lapangan yang disampaikan jaringan tersebut.

Temuan di lapangan memperlihatkan dugaan penggunaan material di bawah spesifikasi RAB. Seng dan spandeks disebut tipis dan mudah bocor. Kayu besi yang seharusnya dipakai untuk struktur utama diduga diganti dengan kayu biasa berkualitas rendah. Semen yang digunakan pun disebut merupakan jenis termurah dengan mutu rendah.

Tak hanya material, kualitas pengerjaan juga menuai kritik keras.

Sejumlah kolom bangunan ditemukan berlubang dan rapuh. Susunan batako tidak rapi. Nat sambungan tidak padat. Bahkan plesteran dinding disebut bergelombang dan diduga hanya dipakai untuk menutupi cacat pekerjaan.

Ironisnya, rumah yang dibangun menggunakan uang rakyat ratusan juta rupiah itu kini dilaporkan mengalami kebocoran berat ketika hujan turun.

Yang lebih mengejutkan, dugaan mark-up harga material mulai terbuka.

Harga timbunan dilaporkan mencapai Rp400 ribu per meter kubik, padahal harga pasar satu bak truk berkapasitas 4–5 meter kubik hanya sekitar Rp300–350 ribu.

Harga pasir halus dicatat Rp1 juta per meter kubik, sementara harga pasar satu bak truk dengan kapasitas 4–5 meter kubik hanya sekitar Rp1 juta.

Begitu juga pasir cor yang dilaporkan Rp600 ribu per meter kubik, padahal harga pasar satu bak truk dengan kapasitas sama juga hanya sekitar Rp600 ribu.

Perbedaan angka ini memunculkan dugaan adanya manipulasi volume dan penggelembungan harga untuk menguras anggaran proyek.

Jaringan Korupsi menduga praktik ini tidak mungkin berjalan sendiri. Indikasi awal mengarah pada dugaan keterlibatan kontraktor, PPTK, konsultan pengawas, hingga oknum tertentu dalam lingkar proyek dan pengaturan fee.

Jika dugaan ini benar, maka yang dirampok bukan hanya uang negara, tetapi juga hak masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang aman dan layak.

Publik kini mempertanyakan ke mana sebenarnya aliran dana Rp500 juta per unit itu mengalir, sebab kondisi bangunan yang berdiri di lapangan dinilai jauh dari nilai anggaran yang tercantum di atas kertas.

Kasus ini mulai memantik kemarahan masyarakat dan mendorong desakan agar KPK, Kejaksaan Agung, BPK, dan Kepolisian RI segera turun melakukan audit investigatif dan membongkar seluruh jaringan permainan proyek rumah bantuan di Mimika.

Sebab jika proyek rumah rakyat saja diduga dijadikan ladang bancakan, maka kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah berada di titik yang sangat berbahaya.

(*****)