Rp85,8 Miliar Terbang Tanpa Jejak? Pesawat dan Helikopter Pemkab Mimika Kini Diduga Jadi Bangkai Besi, KPK Kembali Dipermalukan

Tribun Nusantara

, 11 Mei 2026

Rp85,8 Miliar Terbang Tanpa Jejak? Pesawat dan Helikopter Pemkab Mimika Kini Diduga Jadi Bangkai Besi, KPK Kembali Dipermalukan

TIMIKA, Tribunnusantara-web.id — Uang rakyat puluhan miliar rupiah diduga menguap sia-sia di langit Mimika. Pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125 yang dibeli Pemerintah Kabupaten Mimika dengan anggaran fantastis Rp85,8 miliar kini disebut-sebut hanya menjadi penghuni tetap hanggar Bandara Mozes Kilangin—tak terbang, tak produktif, dan nyaris tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.

Aset yang dulu dipromosikan sebagai solusi transportasi bagi wilayah pedalaman Papua kini justru berubah menjadi simbol telanjang kegagalan tata kelola pemerintahan.11/05/2026

Lebih menyakitkan lagi, di tengah kondisi pelayanan dasar masyarakat yang masih memprihatinkan, miliaran rupiah APBD malah terkubur dalam aset “mati suri” yang perlahan berubah menjadi bangkai besi.

Sorotan keras pun mengarah kepada Johanes Rettob. Komitmen yang pernah disampaikan di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengoptimalkan aset daerah kini dipertanyakan publik karena dinilai hanya berhenti di ruang rapat dan podium seremonial.

Pesawat Mewah, Rakyat Tetap Susah

Warga mempertanyakan logika pemerintah daerah: Untuk siapa sebenarnya pesawat dan helikopter itu dibeli?

Sebab fakta di lapangan menunjukkan aset bernilai puluhan miliar itu lebih sering parkir dibanding melayani masyarakat. Bertahun-tahun tidak beroperasi optimal, minim perawatan berkelanjutan, dan kini dikabarkan tak lagi laik terbang.

Alih-alih menjadi kebanggaan daerah, aset tersebut justru menjelma mesin pembakar uang rakyat.

Kerja sama dengan pihak ketiga, PT Asian One Air, bahkan meninggalkan jejak piutang jumbo yang belum juga diselesaikan sejak 2019.

Data yang mencuat membuat publik geleng kepala:

Total piutang kerja sama mencapai Rp23,4 miliar

Baru dibayar sekitar Rp4,5 miliar

Sisa tunggakan sekitar Rp18,8 miliar masih menggantung tanpa kepastian

Artinya, uang rakyat miliaran rupiah kini seperti tersesat tanpa arah dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

KPK Sudah Turun, Tapi Mengapa Masih Mandek?

Dalam rapat koordinasi di Gedung Merah Putih, KPK secara terbuka menyoroti carut-marut pengelolaan aset udara Pemkab Mimika. Bahkan kondisi pesawat dan helikopter disebut sebagai contoh nyata aset daerah mahal yang gagal dimanfaatkan.

Direktur Korsup Wilayah V KPK menegaskan bahwa aset yang tidak dikelola dengan baik bukan lagi kekayaan daerah, melainkan potensi kerugian negara.

Namun publik kini mulai mempertanyakan sesuatu yang lebih serius: Mengapa setelah sorotan KPK, kondisi aset tetap tak berubah?

Apakah rekomendasi hanya berakhir menjadi dokumen formal tanpa eksekusi? Atau memang ada pihak-pihak yang sengaja membiarkan persoalan ini terus kabur?

Masalah semakin rumit karena aset tersebut juga dibebani PPnBM tinggi yang terus menghantui keuangan daerah. Jadi ketika pesawat tidak terbang, rakyat tetap harus membayar.

APBD Terkuras, Manfaat Nol

Fakta bahwa aset ini tidak berfungsi maksimal selama lebih dari tiga tahun menjadi tamparan keras bagi wajah birokrasi daerah.

Di saat masyarakat pedalaman masih kesulitan akses transportasi, pelayanan kesehatan, dan distribusi logistik, pemerintah justru duduk di atas aset miliaran yang membusuk di hanggar.

KPK sebenarnya sudah memberi rekomendasi tegas:

Tetapkan nilai piutang berdasarkan audit

Tagih seluruh kewajiban pihak ketiga

Tempuh jalur hukum bila diperlukan

Tetapi sampai hari ini, langkah nyata masih belum terlihat jelas.

Mimika Menunggu: Siapa yang Akan Bertanggung Jawab?

Kasus ini bukan sekadar cerita tentang pesawat rusak atau helikopter mangkrak. Ini soal tanggung jawab moral dan politik atas penggunaan uang rakyat.

Publik kini menunggu keberanian pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menjawab pertanyaan paling penting:

Siapa yang bertanggung jawab atas aset Rp85,8 miliar yang kini nyaris tak bernilai?

Apakah APBD akan kembali dikorbankan untuk memperbaiki aset yang telanjur mati? Ataukah semuanya akan dibiarkan mengendap sampai rakyat lupa?

Masyarakat Mimika tidak membutuhkan pajangan mewah di hanggar bandara. Mereka membutuhkan pelayanan yang hidup, bukan pesawat yang mati.

(*****)