Rp85,8 Miliar Teronggok di Hanggar: Skandal Pesawat dan Helikopter Pemkab Mimika, Rakyat Dapat Debu dan Janji Palsu”

Tribun Nusantara

, 16 Mei 2026

“Rp85,8 Miliar Teronggok di Hanggar: Skandal Pesawat dan Helikopter Pemkab Mimika, Rakyat Dapat Debu dan Janji Palsu”

MIMIKA Tribunnusantara-web.id — Di saat banyak warga di pedalaman Mimika masih berjibaku dengan mahalnya transportasi, sulitnya akses kesehatan, dan minimnya pelayanan dasar, pemerintah daerah justru menyimpan ironi mahal di Bandara Mozes Kilangin: pesawat dan helikopter miliaran rupiah yang kini lebih mirip rongsokan daripada aset pelayanan publik.16/05/2026

Pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan Helikopter Airbus H125 yang dibeli menggunakan APBD dengan nilai fantastis mencapai Rp85,8 miliar kini dikabarkan terbengkalai tanpa arah yang jelas. Aset yang dulu dipromosikan sebagai simbol kemajuan dan solusi transportasi udara bagi masyarakat pedalaman itu kini hanya menjadi besi tua yang diam membusuk di hanggar.

Publik pun bertanya: untuk siapa sebenarnya proyek ini dibuat?

Sebab fakta di lapangan berbicara lain. Rakyat tidak merasakan manfaat besar dari pengadaan aset mewah tersebut. Yang tersisa hanyalah cerita tentang anggaran jumbo, janji pelayanan udara, dan dugaan lemahnya perencanaan yang berujung pada pemborosan uang daerah.

Lebih menyakitkan lagi, angka Rp85,8 miliar bukanlah nilai kecil. Dengan dana sebesar itu, pemerintah sebenarnya bisa membangun sekolah, puskesmas, jalan kampung, atau membantu transportasi masyarakat pedalaman secara nyata dan berkelanjutan. Namun yang terlihat hari ini justru aset mahal yang mati perlahan sebelum benar-benar memberi manfaat maksimal.

Skandal ini memunculkan kesan bahwa proyek pengadaan dilakukan lebih cepat daripada kesiapan operasionalnya. Pesawat dibeli, helikopter didatangkan, tetapi pemanfaatannya seperti hilang arah. Akibatnya, rakyat kini hanya menonton uang mereka berubah menjadi barang parkir bernilai puluhan miliar.

Tak sedikit masyarakat mulai menyebut kasus ini sebagai “monumen kegagalan perencanaan anggaran” di Mimika.

Sorotan kini mengarah pada pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Publik mendesak agar dibuka secara terang:

Siapa pengusul dan penanggung jawab proyek?

Apa kajian kebutuhan sebelum pembelian dilakukan?

Berapa biaya perawatan aset setiap tahun?

Mengapa aset tidak beroperasi optimal?

Apakah ada audit terhadap pengelolaan aset tersebut?

Desakan juga mulai mengarah kepada aparat penegak hukum dan lembaga audit negara untuk turun melakukan pemeriksaan menyeluruh. Sebab jika aset puluhan miliar rupiah itu dibiarkan rusak tanpa manfaat jelas, maka yang hancur bukan hanya pesawat dan helikopter, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap pengelolaan uang daerah.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, kisah pesawat dan helikopter mangkrak ini menjadi tamparan keras bagi akal sehat publik: uang rakyat begitu mudah dihabiskan, tetapi pertanggungjawabannya seolah menguap bersama janji-janji pembangunan.

"Pemburu Korup"