Sekjen Kemendagri Minta Pemda Siaga Pangan hingga Lebaran, Peringatkan Distributor Nakal

Tribun Nusantara

, 04 Maret 2026

Jakarta, TribunNusantara.web.id |  Pemerintah daerah dinilai berhasil menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadan 2026. Namun keberhasilan itu belum menjadi alasan untuk lengah. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta seluruh kepala daerah tetap siaga mengawal pasokan dan harga bahan pokok hingga Idulfitri.

“Kita pertahankan sampai dengan hari raya Idulfitri,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.

Menurut dia, stabilitas komponen harga pangan bergejolak menjelang Ramadan patut diapresiasi. Namun tantangan sesungguhnya justru berada pada fase permintaan puncak, ketika daya beli masyarakat meningkat dan distribusi barang kerap tersendat. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya mengandalkan laporan statistik, melainkan aktif memantau kondisi lapangan.

Tomsi menekankan pentingnya respons cepat terhadap anomali harga. Kepala daerah, kata dia, harus berani turun langsung ke pasar untuk memastikan ketersediaan pasokan sekaligus menekan potensi spekulasi. Ia juga mendorong adanya kolaborasi antardaerah, terutama wilayah yang berdekatan, agar tidak terjadi disparitas inflasi yang mencolok.

“Kalau daerah sebelah bisa menjaga harga tetap stabil, mestinya yang lain juga bisa. Tinggal kemauan dan langkah taktisnya,” ujarnya.

Dalam forum yang sama, Tomsi menyampaikan peringatan keras kepada distributor yang terbukti memainkan harga bahan pokok. Praktik penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar, kata dia, merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat luas. Ia meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku, termasuk mencabut izin usaha.

“Jangan ragu-ragu. Sudah saatnya kita bertindak tegas,” katanya.

Kendati demikian, ia mengapresiasi kinerja kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah karena mayoritas harga komoditas utama masih berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP). Ia menilai kondisi Ramadan tahun ini relatif lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada 2025.

“Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang sudah berusaha sekeras-kerasnya,” ujar Tomsi.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Kantor Staf Presiden, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Pangan Nasional. Secara virtual, forum itu juga diikuti Badan Pusat Statistik, unsur TNI dan Polri, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, Kejaksaan Agung, Kementerian Pertanian, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, serta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

Di tengah dinamika harga global dan tantangan distribusi domestik, pemerintah kini berpacu dengan waktu. Ramadan bukan sekadar momentum ibadah, melainkan juga ujian konsistensi kebijakan. Stabilitas harga, seperti diingatkan Tomsi, bukan hasil yang datang sekali jadi, melainkan kerja kolektif yang harus dijaga hingga hari raya tiba.