Sekkot Ambon Robert Sapulette Tegaskan Pancasila Jadi Ruh Pelayanan ASN, Desak Penyelesaian Sengketa 'Mata Rumah Parenta'

Tribun Nusantara

, 01 Oktober 2026

AMBON,Tribun-nusantara.web.id. Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Ambon Robert Sapulette menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon wajib menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ruh utama dalam memberikan pelayanan publik dan membangun relasi kerja.

Hal ini disampaikannya usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Apel Balaikota Ambon, Kamis (1/10/2026).

"Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diimplementasikan di dalam seluruh proses pelayanan supaya betul-betul pelayanan itu dapat berjalan dengan baik. Ruh kita adalah Pancasila," tegas Sekkot di hadapan awak media.

-Soroti Konflik Internal Pemerintahan Negeri

Selain menekankan integritas ASN, Sekkot juga menyoroti persoalan krusial terkait kekosongan dan sengketa kepemimpinan di sejumlah Pemerintahan Negeri di Kota Ambon.

Hingga saat ini, proses pelantikan Raja definitif di beberapa daerah masih tersendat akibat konflik internal terkait keabsahan Mata Rumah Parenta (garis keturunan pemegang hak adat pemerintahan) serta kesepakatan di tingkat Saniri Negeri.

Adapun beberapa wilayah yang saat ini tengah menghadapi kendala tersebut antara lain:

• Negeri Soya

• Negeri Passo

• Negeri Rumatiga

• Negeri Hatiwe Besar

• Negeri Tawiri

-Pemkot Beri Mandat Penuh ke Adat

Menyikapi hal tersebut, Sekkot menyatakan bahwa Pemkot Ambon berada dalam posisi netral dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada mekanisme adat di masing-masing negeri.

Secara administratif, Pemkot Ambon bersikap pasif-suportif, yakni menunggu hasil rekomendasi resmi nama calon Raja yang diusulkan oleh Saniri Negeri untuk kemudian diproses oleh Walikota Ambon menuju tahapan pelantikan.

"Kami harapkan sungguh kalau bisa ada proses pelantikan paling kurang dalam tahun ini. Kalau memang sudah siap dilantik, kita akan mengambil proses pelantikan," ujarnya.

Pihaknya mengimbau dengan sangat agar negeri-negeri yang masih didera konflik internal segera meredam ego sektoral. Ia meminta penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan demi keberlangsungan roda pemerintahan yang sah.

"Bagi yang masih dalam proses dan belum ada kesepakatan di tingkat internal negeri, kami minta untuk diselesaikan secara baik-baik secara aklamasi sebagai anak-anak negeri. Tentu harus sesuai dengan tataran dan aturan adat yang berlaku di negeri masing-masing," pungkasnya tegas.

(H.R)