Setahun Memimpin, IPM Maluku Tenggara Naik dan Stunting Turun, tapi Kemiskinan Masih Membandel

Tribun Nusantara

, 13 Februari 2026

Langgur, TribunNusantara.web.id | Setahun pemerintahan periode 2025–2029 berjalan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memetik sejumlah capaian yang cukup menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia meningkat, angka stunting menurun tajam, dan investasi melonjak jauh melampaui target. Namun, di balik deretan angka positif itu, persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Kepala Bappelitbangda Maluku Tenggara, Clemens Welafubun, memaparkan evaluasi kinerja tahun pertama kepemimpinan bupati dan wakil bupati dalam forum di Aula Kantor Bupati, Kamis, 12 Februari 2026. Evaluasi tersebut menyoroti tiga aspek utama: capaian indikator kinerja daerah, realisasi sembilan program prioritas, serta dukungan terhadap program nasional.

Visi pembangunan daerah, kata Welafubun, adalah membentuk masyarakat yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara yang hebat. “Evaluasi ini menjadi dasar melihat sejauh mana satu tahun pemerintahan berjalan,” ujarnya.

Di sektor pembangunan manusia, tren menunjukkan perbaikan. IPM naik dari 70,58 pada 2024 menjadi 71,16 pada 2025, atau mencapai 99 persen dari target. Usia harapan hidup pun ikut terdongkrak, dari 70,93 tahun menjadi 71,24 tahun.

Yang paling mencolok adalah penurunan prevalensi stunting. Angka stunting yang pada 2024 berada di level 15,68 persen, turun menjadi 12,43 persen pada 2025. Penurunan lebih dari tiga poin persentase dalam setahun itu menjadi salah satu capaian kesehatan paling signifikan.

“Kualitas hidup masyarakat menunjukkan tren membaik, terutama dari sisi kesehatan dan pembangunan manusia,” kata Welafubun.

Sektor pariwisata ikut bergerak. Jumlah wisatawan meningkat dari 129.300 orang pada 2024 menjadi 134.633 orang pada 2025. Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah juga naik hingga mencapai 12,90 persen.

Di sektor investasi, lonjakan terjadi secara dramatis. Realisasi investasi mencapai 1.254 persen dari target yang ditetapkan. Namun, di balik angka spektakuler itu, jumlah investor berskala nasional justru menurun—indikasi bahwa pertumbuhan investasi belum sepenuhnya berkualitas atau berkelanjutan.

Tekanan lain datang dari sisi harga. Inflasi daerah yang pada 2024 tercatat sangat rendah, 0,16 persen, melonjak menjadi 3,93 persen pada 2025. Kenaikan ini, menurut Welafubun, perlu mendapat perhatian serius agar stabilitas harga tetap terjaga.

Ironisnya, perbaikan sejumlah indikator tidak serta-merta diikuti penurunan kemiskinan. Tingkat kemiskinan justru naik tipis, dari 21,11 persen pada 2024 menjadi 21,16 persen pada 2025. Angka ini masih jauh dari target penurunan yang dicanangkan pemerintah daerah.

Nasib serupa terjadi pada tingkat pengangguran terbuka. Angkanya meningkat dari 5,68 persen menjadi 6,1 persen. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja justru menurun.

Welafubun menyebut fenomena ini sebagai sinyal bahwa pasar kerja belum mampu menyerap tenaga kerja baru secara optimal. “Banyak lulusan baru, tetapi serapan tenaga kerja masih rendah,” ujarnya.

Di sektor infrastruktur, capaian relatif stagnan. Kemantapan jalan kabupaten dan keterhubungan wilayah tidak mengalami peningkatan signifikan. Akses air minum layak dan sanitasi juga belum menunjukkan lonjakan berarti.

Indeks kualitas lingkungan hidup memang naik tipis, tetapi kualitas udara justru menurun dibanding tahun sebelumnya.

Di tengah berbagai tantangan itu, kondisi sosial dan keamanan daerah terbilang stabil. Indeks stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban umum mencapai 125 persen dari target. Jumlah konflik sosial menurun tajam, dari 35 kasus pada 2024 menjadi 19 kasus pada 2025. Indeks kerukunan umat beragama pun tercatat mencapai target penuh.

Meski begitu, capaian sembilan program prioritas daerah secara umum masih jauh dari harapan. Pada program peningkatan investasi dan stabilitas harga, misalnya, dari enam indikator yang ditetapkan, baru dua yang tercapai. Sementara program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah hanya memenuhi empat dari delapan indikator.

Welafubun menegaskan, evaluasi ini bukan sekadar laporan angka, melainkan bahan koreksi bagi seluruh organisasi perangkat daerah. “Evaluasi ini bukan untuk mencari kelemahan, tetapi menjadi dasar perbaikan agar target pembangunan dapat dicapai lebih optimal,” katanya.

Setahun berjalan, gambaran pembangunan Maluku Tenggara tampak seperti grafik yang menanjak namun belum stabil: sejumlah indikator melesat, sebagian lain tertahan, dan beberapa justru berbalik arah. Tantangan terbesar ke depan tampaknya bukan lagi sekadar mengejar pertumbuhan, melainkan memastikan setiap angka pertumbuhan benar-benar terasa di dapur-dapur warga.
 

(Evav)