Sidang Paripurna DPRD: Pemkot Ambon Paparkan Lonjakan Ekonomi 6,09% di Tengah Tantangan Cuaca Ekstrem

Tribun Nusantara

, 13 Juli 2026

AMBON,Tribun-nusantara.web.id.  Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menunjukkan performa capaian makro ekonomi yang impresif pada awal tahun 2026. Dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Senin (13/7/2026), Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi kota ini melesat hingga 6,09 persen pada bulan-bulan pertama tahun 2026. Angka tersebut melompat signifikan dibanding pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 yang berada di angka 4,7 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon juga mencatatkan angka membanggakan sebesar 83,97 poin, yang masuk ke dalam kategori sangat tinggi secara nasional.

Meski demikian, Bodewin mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri. Pasalnya, capaian positif ini dibayangi oleh tantangan inflasi tahun 2025 yang mencapai 4,23 persen serta ancaman cuaca ekstrem yang melanda wilayah kepulauan ini sepanjang awal tahun 2026.

-Komitmen Transparansi dan Postur Anggaran yang Adaptif

Di hadapan para anggota legislatif, Bodewin menegaskan komitmen Pemkot Ambon dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Perubahan anggaran di tahun 2025 sengaja dirancang secara fleksibel dan responsif agar program-program kerja yang diturunkan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Kita butuh penyusunan target pendapatan daerah yang realistis dan benar. Jangan sampai kita menetapkan angka capaian yang terlalu tinggi di atas kertas, tetapi pada akhirnya realisasinya tidak terpenuhi. Hal itu justru akan mengganggu kestabilan belanja daerah," tegas Bodewin terkait evaluasi penyusunan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Terkait aspirasi pemenuhan hak keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemkot Ambon sepakat dengan DPRD untuk memberikan apresiasi atas kerja keras para pegawai.

Namun, Bodewin menggaris bawahi bahwa realisasinya harus disesuaikan secara proporsional dengan kapasitas dan kemampuan riil keuangan daerah.

-Tegas Soal Konflik Politik dan Kehadiran Negeri Adat

Salah satu poin tajam yang menjadi perhatian dalam paripurna kali ini adalah mandeknya pelantikan Kepala Pemerintah Negeri (KPN) atau Raja definitif di sejumlah negeri adat akibat konflik internal dan sengketa internal garis keturunan (matarumah perintah).

Menyikapi hal tersebut, Bodewin menyatakan sikap tegas bahwa pemerintah daerah berada pada posisi siap memfasilitasi, namun tidak akan mengintervensi jika masyarakat adat sendiri belum mencapai mufakat.

"Semua negeri yang belum memiliki KPN definitif sudah kami fasilitasi. Tapi, pemerintah daerah tidak akan mampu memutuskan sepanjang pemangku adat di negeri tersebut masih saling berselisih dan belum ada kesepakatan internal," jelasnya.

Bodewin pun meminta bantuan dan kerja sama dari DPRD serta tokoh masyarakat untuk turun tangan meredam ego kelompok di tingkat akar rumput.

"Mari undang para pemangku adat, duduk bersama mereka, dan jelaskan bahwa proses pelantikan baru bisa berjalan lancar jika masyarakat adat sendiri mau bersatu. Jika mereka butuh, silakan bersepakat. Jika tidak ada titik temu, saya akan tetap menunjuk penjabat untuk menjalankan pemerintahan, walau mungkin memicu gelombang protes. Ini demi kepastian pelayanan publik," pungkas Bodewin menutup sambutannya

(H.R)