SI-LARVUL NGABAL: MODEL BARU PENCEGAHAN KONFLIK DI KEI, SATUKAN DETEKSI DINI, HUKUM DAN KEARIFAN ADAT

Tribun Nusantara

, 02 Oktober 2026

SI-LARVUL NGABAL: MODEL BARU PENCEGAHAN KONFLIK DI KEI, SATUKAN DETEKSI DINI, HUKUM DAN KEARIFAN ADAT

Langgur, Maluku Tenggara Tribunnusantara-web.id  — Upaya mencegah konflik sosial di Kabupaten Maluku Tenggara memasuki pendekatan baru. Sistem deteksi dini, penegakan hukum positif, dan kearifan lokal Larvul Ngabal mulai diintegrasikan melalui inovasi SI-LARVUL NGABAL, sebuah model pencegahan dan penyelesaian konflik yang dirancang agar lebih terstruktur, responsif, dan sesuai dengan karakter sosial budaya masyarakat Kei.

Inovasi tersebut merupakan bagian dari Proyek Perubahan yang digagas AKBP Frans Duma, S.P. dari Direktorat Intelijen Keamanan Polda Maluku, dengan tema “Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal Larvul Ngabal di Kabupaten Maluku Tenggara.”

Implementasi awal SI-LARVUL NGABAL diarahkan pada wilayah percontohan di Kecamatan Kei Kecil dan Kecamatan Kei Kecil Timur. Dua wilayah tersebut menjadi titik awal untuk membangun sistem pencegahan konflik yang tidak hanya mengandalkan respons aparat ketika konflik telah pecah, tetapi mampu membaca potensi kerawanan sejak dini.

Penguatan implementasi dilakukan melalui kegiatan lapangan, Focus Group Discussion (FGD) dan validasi yang berlangsung di Langgur, Kamis (2/10/2026). Kegiatan melibatkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Polri, Forkopimda, pemerintah kecamatan dan ohoi, pemangku adat, tokoh agama, tokoh pemuda, masyarakat, akademisi, media, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bukan Sekadar Deteksi, Tetapi Membangun Sistem Respons

FGD menjadi ruang bersama untuk memvalidasi kondisi dan pemetaan konflik sosial, mengidentifikasi pola kerawanan, memperjelas peran masing-masing pemangku kepentingan, membangun jalur komunikasi, sekaligus menyusun mekanisme penanganan konflik yang menghubungkan pendekatan formal dengan nilai-nilai Larvul Ngabal.

Untuk mendukung sistem tersebut, sejumlah instrumen telah disiapkan. Di antaranya basis data dan peta konflik, Early Warning System (EWS), SOP atau protokol SI-LARVUL NGABAL, sistem verifikasi informasi, pemetaan tingkat risiko, serta pola respons berjenjang berdasarkan tingkat eskalasi konflik.

Dengan mekanisme tersebut, informasi mengenai potensi gangguan sosial diharapkan tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat segera dideteksi, diverifikasi, dipetakan risikonya, dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Larvul Ngabal Ditempatkan sebagai Instrumen Pencegahan

Salah satu kekuatan SI-LARVUL NGABAL terletak pada upaya menempatkan kearifan lokal bukan sekadar simbol budaya.

Nilai-nilai Larvul Ngabal diintegrasikan ke dalam proses dialog, mediasi, rekonsiliasi hingga pemulihan hubungan sosial, dengan tetap menghormati batas kewenangan hukum positif dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran pidana.

Pendekatan ini menjadi penting karena masyarakat Kei memiliki struktur sosial dan pranata adat yang masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat.

Frans Duma: Jangan Menunggu Konflik Pecah

AKBP Frans Duma menjelaskan bahwa pencegahan konflik tidak dapat hanya mengandalkan tindakan setelah konflik terjadi. Diperlukan mekanisme yang mampu menghubungkan informasi lapangan, deteksi dini, pemerintah, aparat keamanan, pemangku adat, tokoh agama dan masyarakat dalam satu pola respons yang terkoordinasi.

Pendekatan kolaboratif tersebut sekaligus memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat dalam menjaga stabilitas lingkungan.

Pemangku adat, tokoh agama, pemerintah kecamatan maupun pemerintah ohoi dinilai memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat dan dapat mengetahui lebih awal dinamika yang berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban.

Didukung Pemkab Maluku Tenggara

Implementasi SI-LARVUL NGABAL juga memperoleh dukungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dukungan tersebut dinilai penting agar inovasi tidak berhenti sebagai proyek perubahan atau sekadar proyek percontohan, tetapi dapat dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada tahap jangka pendek, program diarahkan pada pembentukan dan penguatan tim, validasi data, FGD, penyusunan SOP, pelaksanaan pilot project, monitoring, analisis dan evaluasi.

Tahap berikutnya mencakup penyempurnaan sistem, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan, serta perluasan implementasi ke wilayah lainnya.

Sedangkan dalam jangka panjang, SI-LARVUL NGABAL diarahkan menuju pelembagaan sistem pencegahan dan penyelesaian konflik sosial di tingkat Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian, sistem tersebut diharapkan menjadi bagian dari tata kelola keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan.

Menguatkan Negara Tanpa Menghapus Peran Adat

Model SI-LARVUL NGABAL menunjukkan bahwa pencegahan konflik di Kepulauan Kei dapat dibangun melalui sinergi antara negara dan masyarakat.

Hukum positif tetap menjadi landasan dalam penanganan pelanggaran, sementara nilai dan pranata adat Larvul Ngabal diperkuat sebagai bagian dari mekanisme dialog, pencegahan, mediasi, rekonsiliasi dan pemulihan sosial.

Dengan sistem deteksi dini, komunikasi lintas pemangku kepentingan, respons berjenjang, serta penguatan dialog dan rekonsiliasi, SI-LARVUL NGABAL diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempertahankan harmoni sosial di Maluku Tenggara.

Implementasi di lapangan selanjutnya akan terus dimonitor dan dievaluasi. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas sistem, kecepatan respons para pemangku kepentingan, penyampaian informasi, serta dampaknya terhadap kemampuan mencegah eskalasi konflik sosial di wilayah percontohan.

Editor: Bruce Elang