Sistem Penilaian Berbasis Laporan, Walikota Ingatkan OPD Jangan Lalai

Tribun Nusantara

, 01 Juni 2026

AMBON,Tribun-nusantara,web.id. Di balik capaian pembangunan yang positif di Kota Ambon, terselip satu masalah mendasar yang membuat prestasi daerah tak terdengar hingga ke telinga pemerintah pusat: lemahnya pelaporan data. Hal ini menjadi sorotan tajam Walikota Ambon usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Ambon, Senin (1/6/2026).

Bahkan, kata Walikota, masalah ini sudah menjadi catatan resmi yang disampaikan langsung oleh Menteri terkait, hingga diteruskan oleh Gubernur Maluku ke jajaran Pemkot.

"Ini bukan pernyataan saya, tapi teguran dari Kementerian. Intinya gamblang: Kota Ambon sudah bekerja banyak, tapi sayangnya apa yang dikerjakan tidak dilaporkan. Akibatnya, kerja keras tak tercatat, tak terevaluasi, dan akhirnya tak diapresiasi sama sekali," tegas Walikota.

Ia mencontohkan fakta nyata di lapangan. Angka stunting di Ambon tercatat turun cukup signifikan, tingkat kemiskinan berkurang hampir 1 persen, dan penanganan inflasi dikendalikan ketat setiap saat. Secara kinerja, hasilnya memuaskan. Namun karena data kemajuan tidak dikirimkan secara berkala sesuai mekanisme, prestasi itu seolah lenyap begitu saja.

"Stunting turun jauh, kemiskinan turun nyaris 1 persen. Tapi percuma, tak ada apresiasi karena tak ada laporannya. Pemerintah pusat hanya tahu kalau kita lapor. Kalau diam saja, anggapnya kita tak berbuat apa-apa. Padahal kita kerja jungkir balik demi masyarakat," ungkapnya berapi-api.

Walikota menjelaskan, sistem penilaian nasional berjalan mutlak berbasis laporan. Setiap OPD dan sektor teknis punya kewajiban mengirimkan data rutin—beberapa sektor bahkan harus lapor mingguan, seperti penanganan inflasi. Tanpa dokumen masuk, tak ada penilaian, dan tanpa penilaian, peluang dapat penghargaan atau dukungan tambahan tertutup rapat.

"Rugi besar rasanya kalau sudah hasilkan kerja nyata, tapi tak dihargai hanya karena administrasi tak beres. Sekarang fokus evaluasi kita ke sana: profesionalisme pelaporan. Setiap OPD wajib punya data dan wajib sampaikan," ujarnya menegaskan arah perbaikan.

Karena itu, ancaman sanksi tegas kini mengintai para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam amanat apel pagi tadi, Walikota sudah memberi peringatan terakhir: kelalaian lapor tak bisa lagi dimaafkan.

"Sanksi sudah saya tegaskan. Masih ada yang lalai, masih ada yang enggan masukkan laporan, pasti saya tindak. Kita benahi mulai sekarang. Supaya tahun depan, kalau kita layak dapat penghargaan, laporannya sudah masuk duluan. Jangan sampai kerja keras kita hilang percuma cuma gara-gara tak lapor," tandas Walikota mengakhiri peringatannya.

(H.R)