Situasi di Desa Kabiarat kini berada di titik genting.

Tribun Nusantara

, 13 April 2026

Situasi di Desa Kabiarat kini berada di titik genting.

Tanimbar, Tribunnusantara-web.id Ketegangan antara warga dan pemerintah desa terus meningkat. Kepercayaan publik runtuh—digantikan kemarahan dan kecurigaan yang kian meluas.13/04/26

Bagi warga, persoalan ini bukan lagi sekadar dugaan penyalahgunaan anggaran. Ini adalah simbol dari kegagalan tata kelola dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

Sejumlah warga bahkan mulai membandingkan kondisi desa mereka dengan desa-desa lain di wilayah yang sama yang menunjukkan kemajuan signifikan.                

Sementara Kabiarat, menurut mereka, justru stagnan tanpa arah yang jelas.

“Desa lain sudah maju, pembangunan jalan, bantuan masyarakat jalan. Katong di sini apa? Tidak ada perubahan. Uang habis, hasil nol,” keluh seorang tokoh pemuda.

Sorotan kini tidak hanya tertuju pada kepala desa, tetapi juga melebar ke seluruh sistem pengawasan. Warga mempertanyakan fungsi kontrol dari pemerintah daerah yang dinilai gagal mendeteksi atau bahkan membiarkan persoalan ini berlarut-larut.

Desakan untuk audit independen pun semakin menguat. Warga meminta agar pemeriksaan tidak hanya dilakukan oleh inspektorat daerah, tetapi melibatkan pihak eksternal yang benar-benar netral.

Di tengah tekanan tersebut, muncul kekhawatiran akan potensi konflik sosial jika situasi terus dibiarkan tanpa penyelesaian. Beberapa warga mengingatkan bahwa kesabaran masyarakat ada batasnya.

“Jangan sampai ini meledak lebih besar. Kami masih tahan diri, tapi kalau terus diabaikan, situasi bisa tidak terkendali,” ujar warga lainnya.

Langkah hukum kini menjadi opsi yang semakin serius dipertimbangkan. Warga mengaku tengah menggalang dukungan untuk membawa kasus ini ke aparat penegak hukum, bahkan hingga ke tingkat nasional jika diperlukan.

Bagi mereka, ini adalah pertaruhan besar: antara membiarkan praktik yang diduga menyimpang terus berlangsung, atau memperjuangkan perubahan dengan segala risiko.

Di sisi lain, diamnya pihak-pihak yang dituding justru memperkeruh keadaan. Tidak adanya klarifikasi resmi dinilai sebagai bentuk penghindaran, bahkan dianggap sebagai pengakuan tidak langsung oleh sebagian warga.

Kini, bola panas berada di tangan pemerintah daerah.

Apakah akan bertindak tegas dan memulihkan kepercayaan publik?

Atau justru membiarkan krisis ini berkembang menjadi luka sosial yang lebih dalam?

Satu hal yang pasti—warga Kabiarat sudah mengambil sikap.

Dan mereka tidak sedang bermain-main.

“Jsc”