SKANDAL MTQ Rp50 MILIAR MULAI TERCIUM!” Publik Desak Kejagung dan Kapolri Turun Tangan, Warga: Jangan Ada yang Bermain di Balik Syiar Agama

Tribun Nusantara

, 14 Mei 2026

“SKANDAL MTQ Rp50 MILIAR MULAI TERCIUM!”

Publik Desak Kejagung dan Kapolri Turun Tangan, Warga: Jangan Ada yang Bermain di Balik Syiar Agama

Mimika, Tribunnusantara-web.id — Gelombang kemarahan publik di Mimika kini makin sulit dibendung. Dana fantastis pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXX Tingkat Provinsi se-Tanah Papua Tahun 2024 yang diduga mencapai lebih dari Rp50 miliar mulai disorot tajam masyarakat dan disebut-sebut berpotensi menjadi salah satu skandal anggaran terbesar di balik kegiatan keagamaan di Papua.

Hingga Kamis (14/05/2026), laporan pertanggungjawaban penggunaan dana MTQ belum juga dibuka secara transparan kepada publik. Situasi ini membuat masyarakat mulai curiga ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di balik megahnya pelaksanaan acara yang sebelumnya dipromosikan sebagai pesta syiar Islam terbesar di Tanah Papua.

Panggung megah berdiri. Seremoni berlangsung meriah. Baliho dan atribut tersebar di mana-mana. Pejabat tampil penuh pencitraan di depan publik.

Namun setelah lampu panggung padam, rakyat kini mulai bertanya dengan nada penuh kemarahan:

Ke mana sebenarnya aliran dana Rp50 miliar itu?

Informasi yang beredar menyebutkan sumber dana MTQ berasal dari berbagai jalur, mulai dari hibah Pemerintah Kabupaten Mimika sekitar Rp15 miliar, tambahan dana Kesbangpol Rp2,5 miliar, dukungan LPTQ Papua, kontribusi PT Freeport Indonesia, bantuan Bank Papua, BUMN, perusahaan swasta, hingga donasi masyarakat.

Jika ditotal secara keseluruhan, nilainya disebut-sebut menembus lebih dari Rp50 miliar.

Namun ironisnya, hingga hari ini publik mengaku tidak pernah melihat secara terbuka:

laporan penggunaan anggaran,

rincian proyek dan kontraktor,

pengadaan barang dan jasa,

honor panitia,

biaya perjalanan dinas,

dana konsumsi dan penginapan,

nilai bantuan sponsor,

hingga sisa anggaran kegiatan.

Yang makin memantik kemarahan warga, sejumlah sumber menyebut para peserta MTQ dari berbagai daerah justru datang menggunakan pembiayaan masing-masing dan tidak sepenuhnya difasilitasi oleh tuan rumah.

“Kalau memang uang sebesar itu dipakai dengan benar, kenapa takut buka laporan ke publik? Jangan jadikan kegiatan agama sebagai tameng untuk menutupi penggunaan uang rakyat,” tegas seorang tokoh masyarakat Mimika.

Kemarahan masyarakat kini mulai mengarah pada tuntutan serius agar aparat penegak hukum pusat turun langsung mengambil alih pengusutan dugaan persoalan anggaran MTQ tersebut.

Warga secara terbuka meminta Kejaksaan Agung RI, Kapolri, KPK, BPK hingga PPATK segera turun tangan memeriksa:

seluruh rekening panitia,

dokumen pencairan hibah,

kontrak proyek,

bukti transfer sponsor,

aliran dana pihak ketiga,

hingga aset hasil pengadaan kegiatan.

Bahkan sebagian masyarakat mengaku sudah kehilangan kepercayaan terhadap penanganan kasus korupsi di tingkat lokal.

“Kami minta Kejagung dan Kapolri turun langsung. Jangan serahkan lagi ke daerah. Publik sudah tidak percaya ada keberanian membongkar kasus-kasus besar di Mimika,” ujar seorang warga dengan nada keras.

MTQ XXX Papua diketahui berada di bawah tanggung jawab Ketua Umum Johannes Rettob bersama Ketua Harian/Panitia Pelaksana Dwi Cholifah dan jajaran kepanitiaan lainnya.

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi terkait laporan pertanggungjawaban dana maupun rincian penggunaan anggaran kegiatan tersebut.

Diamnya panitia kini justru mulai dianggap publik sebagai sinyal yang semakin mempertebal kecurigaan masyarakat.

Publik pun mulai bertanya dengan nada tajam:

Apakah dana puluhan miliar rupiah itu benar-benar digunakan untuk syiar agama, atau justru sedang terkubur dalam dugaan permainan anggaran yang belum berani dibongkar?

(Pemburu koruptor)