SKANDAL RUMAH BANTUAN MIMIKA MELEDAK: ANGGARAN FANTASTIS, KUALITAS MEMALUKAN, PUBLIK TAGIH KEBERANIAN APH

Tribun Nusantara

, 04 Juni 2026

SKANDAL RUMAH BANTUAN MIMIKA MELEDAK: ANGGARAN FANTASTIS, KUALITAS MEMALUKAN, PUBLIK TAGIH KEBERANIAN APH

TIMIKA, Papua Tengah Tribunnusantara-web.id — Dugaan skandal proyek rumah bantuan di Kabupaten Mimika kini menjadi sorotan luas masyarakat. Program yang seharusnya menghadirkan harapan bagi warga kurang mampu justru memunculkan pertanyaan besar mengenai penggunaan anggaran negara yang nilainya mencapai miliaran rupiah.04/06/2026

Sorotan publik menguat setelah muncul laporan mengenai kondisi sejumlah rumah bantuan yang diduga tidak sebanding dengan nilai anggaran yang dikucurkan. Beberapa bangunan dilaporkan mengalami kebocoran, retak pada bagian dinding, hingga kualitas pekerjaan yang dinilai jauh dari standar konstruksi yang layak.

Yang membuat publik semakin geram, nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp500 juta per unit justru berbanding terbalik dengan kondisi bangunan di lapangan. Masyarakat pun mulai mempertanyakan apakah uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat atau justru tersedot dalam praktik yang patut diduga sebagai penyimpangan anggaran.

Investigasi lapangan yang dilakukan kelompok masyarakat sipil Jaringan Korupsi pada 22 Mei 2026 menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Mulai dari dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material, kualitas pekerjaan yang dipertanyakan, hingga dugaan penggelembungan harga sejumlah item pekerjaan.

"Jika benar anggaran per unit mencapai ratusan juta rupiah, maka kondisi bangunan yang ditemukan di lapangan sangat sulit diterima akal sehat masyarakat," ujar perwakilan Jaringan Korupsi.

Mereka menilai persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai sekadar kelemahan teknis proyek. Dugaan adanya ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan hasil pekerjaan menuntut audit menyeluruh terhadap seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban proyek.

Publik juga mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan selama proyek berlangsung. Sebab, proyek dengan nilai besar seharusnya melewati berbagai tahapan pemeriksaan dan pengendalian mutu sebelum dinyatakan selesai.

Ironisnya, hingga kini belum terlihat langkah hukum yang benar-benar mampu menjawab keresahan masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan persepsi negatif bahwa berbagai proyek bermasalah di Mimika seolah sulit disentuh oleh proses penegakan hukum.

"Jangan sampai rakyat menerima bangunan yang kualitasnya dipertanyakan, sementara pihak-pihak yang mengelola anggaran justru tidak pernah dimintai pertanggungjawaban," tegas mereka.

Desakan pun mengarah kepada Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar segera melakukan audit investigatif dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut.

Masyarakat juga meminta seluruh dokumen proyek, mulai dari kontrak kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan dibuka secara transparan kepada publik.

Bagi warga Mimika, persoalan ini bukan semata tentang bangunan yang bocor atau dinding yang retak. Ini menyangkut kepercayaan rakyat terhadap pengelolaan uang negara dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program bantuan.

Apabila dugaan-dugaan tersebut terbukti, maka kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal proyek bantuan perumahan yang paling memalukan dalam beberapa tahun terakhir di Mimika.

Editor:

Bruce Elang

Tagline:

"Ketika Anggaran Ratusan Juta Melahirkan Rumah yang Dipertanyakan, Publik Berhak Menuntut Transparansi dan Penegakan Hukum Tanpa Kompromi."