Skandal Rumah Bantuan Mimika Pecah: Anggaran Rp500 Juta per Unit Diduga Dijarah, Warga Dapat Rumah Bocor dan Nyaris Tak Layak Huni

Tribun Nusantara

, 20 Mei 2026

Skandal Rumah Bantuan Mimika Pecah: Anggaran Rp500 Juta per Unit Diduga Dijarah, Warga Dapat Rumah Bocor dan Nyaris Tak Layak Huni

Timika Tribunnusantara-web.id – Bau busuk dugaan korupsi proyek rumah bantuan di Kabupaten Mimika kini makin menyengat. Program yang seharusnya menjadi penyelamat masyarakat miskin justru diduga berubah menjadi ladang bancakan anggaran berjamaah melalui proyek Pokok Pikiran (Pokir) DPRK Mimika.21/05/2026

Di atas kertas, satu unit rumah bantuan disebut menelan anggaran fantastis hingga Rp500 juta. Namun kenyataan di lapangan bak tamparan keras bagi rakyat kecil: bangunan diduga dikerjakan asal jadi, kualitas memprihatinkan, bahkan sebagian rumah sudah bocor meski baru ditempati.

Temuan mengejutkan ini diungkap kelompok masyarakat sipil “Jaringan Korupsi” setelah melakukan investigasi lapangan dan pemeriksaan dokumen proyek. Mereka mencium adanya dugaan mark-up besar-besaran, permainan spesifikasi material, hingga praktik bagi-bagi fee proyek yang diduga melibatkan banyak pihak.

“Kalau melihat kondisi bangunan di lapangan, publik pantas bertanya: ke mana larinya ratusan juta rupiah itu?” tegas perwakilan Jaringan Korupsi.

Rumah Rakyat Diduga Dibangun dengan Material Murahan

Alih-alih menggunakan material berkualitas sebagaimana tertuang dalam RAB, proyek ini diduga dipenuhi akal-akalan.

Seng dan spandeks yang dipasang disebut tipis dan mudah rusak. Kayu besi yang seharusnya menjadi struktur utama diduga diganti kayu biasa bermutu rendah. Semen yang digunakan pun disebut kualitas paling murah.

Akibatnya, bangunan yang mestinya menjadi tempat tinggal aman bagi masyarakat justru terlihat rapuh dan rawan rusak dalam waktu singkat.

Lebih parah lagi, sejumlah kolom bangunan ditemukan berlubang, pasangan batako tidak rapi, nat kosong ditutup plesteran, dan hasil akhir pekerjaan bergelombang bak proyek tanpa pengawasan.

Dugaan Mark-Up Harga Material Terlalu Vulgar

Jaringan Korupsi juga menemukan dugaan penggelembungan harga material yang dinilai sangat mencolok dan sulit diterima akal sehat.

Harga timbunan dilaporkan Rp400 ribu per meter kubik, padahal harga pasar satu bak truk berisi 4–5 meter kubik hanya sekitar Rp300–350 ribu.

Pasir halus disebut dihitung Rp1 juta per meter kubik, sementara harga pasar satu bak truk dengan volume lebih besar juga hanya sekitar Rp1 juta. Dugaan serupa terjadi pada pasir cor.

Perbedaan harga ini memunculkan dugaan kuat bahwa proyek rumah bantuan tersebut sengaja dijadikan lahan permainan anggaran untuk menguras uang rakyat.

Baru Diresmikan, Rumah Sudah Bocor

Yang paling menyakitkan, rumah bantuan yang dibangun menggunakan uang negara itu kini dilaporkan mengalami kebocoran parah saat hujan turun.

Fakta ini menjadi simbol telanjang gagalnya pengawasan proyek sekaligus dugaan kuat adanya pengkhianatan terhadap hak masyarakat miskin.

Program yang seharusnya membantu rakyat keluar dari kemiskinan justru diduga dipakai sebagai alat memperkaya segelintir orang di balik meja proyek.

Dugaan Mafia Proyek Pokir DPRK Mulai Disorot

Jaringan Korupsi juga menyoroti dugaan keterlibatan kontraktor pelaksana, PPTK, konsultan pengawas hingga oknum anggota DPRK dalam praktik komitmen fee proyek.

Pola permainan ini disebut bukan rahasia baru di Mimika. Dugaan bancakan proyek disebut terjadi berulang dan terkesan aman karena lemahnya pengawasan internal pemerintah daerah.

Publik kini mempertanyakan ke mana aparat penegak hukum selama ini ketika proyek bernilai miliaran rupiah diduga dikerjakan secara brutal dan terang-terangan merugikan rakyat.

Desak KPK Turun, Jangan Tunggu Skandal Ini Dikubur

Atas temuan tersebut, Jaringan Korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan segera turun melakukan audit investigatif serta membongkar dugaan mafia proyek rumah bantuan di Mimika.

Mereka juga mendesak Pemkab Mimika dan DPRK membuka seluruh dokumen kontrak, RAB, hingga laporan pertanggungjawaban kepada publik agar dugaan permainan anggaran tidak terus ditutup-tutupi.

“Jangan sampai uang rakyat habis, tapi rakyat hanya diberi rumah bocor dan bangunan setengah jadi. Ini bukan bantuan sosial, ini dugaan penghinaan terhadap hak masyarakat miskin,” tegas mereka.

Tagline:

“Anggaran Rakyat Bukan Proyek Bancakan. Usut Mafia Rumah Bantuan Mimika, Kembalikan Hak Warga!”

Editor : Bruce Elang