Skor 3,43 dan Ujian Konsistensi Reformasi: Pemuda Muhammadiyah Soroti Kinerja Birokrasi Maluku Tenggara

Tribun Nusantara

, 27 Februari 2026

Maluku Tenggara, TribunNusantara.web.id | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang mencapai 3,43 dengan kategori B dari Kementerian PANRB menjadi bahan evaluasi sekaligus apresiasi dari kalangan pemuda.

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Maluku Tenggara menilai capaian tersebut sebagai sinyal kemajuan, namun bukan alasan untuk berpuas diri.

Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Maluku Tenggara, Rahmat H. Reliubun, menyebut skor 3,43 bukan sekadar angka administratif.

“Predikat B menunjukkan ada fondasi tata kelola yang mulai tertata. Tapi reformasi birokrasi bukan perlombaan angka—yang diuji adalah konsistensinya,” ujarnya, dalam pernyataan tertulis, Jumat, (27/02).

Antara Angka dan Dampak Nyata

Penilaian reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB umumnya mencakup aspek manajemen perubahan, penataan regulasi, penguatan akuntabilitas, pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Skor 3,43 menempatkan Maluku Tenggara dalam kategori “Baik”.

Bagi Rahmat, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada dokumen evaluasi. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa peningkatan indeks berbanding lurus dengan pengalaman warga saat mengurus administrasi—apakah prosedur lebih sederhana, waktu layanan lebih pasti, dan biaya lebih transparan.

“Reformasi harus terasa sampai di kecamatan dan desa, bukan hanya di ruang rapat OPD,” katanya.

Apresiasi dan Catatan

Pemuda Muhammadiyah mengakui capaian ini tak lepas dari arah kebijakan dan kepemimpinan daerah yang menekankan efisiensi kerja serta integritas aparatur. Namun, Rahmat mengingatkan bahwa kategori B adalah titik antara—bukan puncak.

Menurut dia, tantangan berikutnya adalah menjaga integritas sistem agar tidak kembali pada pola lama: birokrasi lamban, prosedur berbelit, dan minim pengawasan.

“Justru setelah mendapat apresiasi, pengawasan publik harus diperkuat. Reformasi yang sehat lahir dari partisipasi dan kontrol masyarakat,” ujarnya.

Menuju Kategori A

Pemuda Muhammadiyah mendorong pemerintah daerah menjadikan capaian ini sebagai pijakan untuk menembus kategori A pada evaluasi mendatang. Itu berarti konsistensi dalam digitalisasi layanan, penguatan sistem pengaduan, serta evaluasi kinerja berbasis hasil.

Organisasi kepemudaan tersebut juga menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah—mendukung langkah progresif sekaligus memberikan kritik bila diperlukan.

“Kami ingin birokrasi yang semakin sehat ini benar-benar mendorong percepatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara,” kata Rahmat.

Pada akhirnya, reformasi birokrasi bukan sekadar soal memenuhi indikator kementerian. Ia adalah soal membangun kepercayaan publik. Dan kepercayaan, seperti halnya reputasi, hanya bertahan jika dibuktikan dari waktu ke waktu.