SOPI Warisan Leluhur Maluku Masih “Diharamkan”, Jefri Tuwul Semprot Keras Pemda: Budaya Rakyat Dibiarkan Mati Perlahan

Tribun Nusantara

, 15 Mei 2026

SOPI Warisan Leluhur Maluku Masih “Diharamkan”, Jefri Tuwul Semprot Keras Pemda: Budaya Rakyat Dibiarkan Mati Perlahan

MALUKU, Tribunnusantara-web.id — Jefri Tuwul melontarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Daerah dan DPRD Maluku yang dinilai gagal total memperjuangkan legalitas SOPI sebagai warisan budaya dan sumber ekonomi masyarakat adat Maluku.16/05/2026

Menurutnya, selama bertahun-tahun pemerintah hanya pandai berbicara soal pelestarian budaya di podium-podium seremoni, tetapi ketika menyangkut perlindungan budaya asli rakyat sendiri, negara justru memilih diam dan membiarkan masyarakat hidup dalam ketakutan.

  “Jangan hanya bicara pelestarian budaya di atas podium, tetapi budaya asli masyarakat sendiri dibiarkan hidup tanpa kepastian hukum. SOPI sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur Maluku, namun sampai sekarang masyarakat kecil tetap berjalan dalam ketakutan karena negara belum hadir memberikan perlindungan regulasi,” tegas Jefri.

Ia menilai sikap pemerintah daerah selama ini menunjukkan lemahnya keberanian politik dan minimnya keberpihakan terhadap rakyat kecil, khususnya para penyuling tradisional yang selama puluhan tahun menjaga tradisi leluhur tetap hidup.

Ironisnya, kata Jefri, di tengah gencarnya jargon pelestarian budaya dan pemberdayaan UMKM, SOPI justru terus diperlakukan seperti barang terlarang di tanahnya sendiri. Padahal di balik SOPI hidup ribuan masyarakat adat yang menggantungkan ekonomi keluarga mereka dari hasil penyulingan tradisional.

“Negara menikmati cerita tentang budaya Maluku untuk pariwisata dan seremoni, tetapi rakyat yang menjaga budaya itu justru dibiarkan berjalan tanpa perlindungan hukum,” ujarnya.

Ia memperingatkan bahwa pembiaran tanpa regulasi hanya akan melahirkan kekacauan yang lebih besar: peredaran SOPI ilegal tanpa standar kesehatan, hilangnya potensi pendapatan rakyat, eksploitasi tengkulak, hingga perlahan menghapus identitas budaya lokal karena pemerintah gagal hadir membuat kebijakan yang berpihak.

Jefri juga mempertanyakan keberanian Pemerintah Maluku yang hingga hari ini dinilai belum mampu menjadikan SOPI sebagai produk budaya resmi yang bernilai ekonomi.

  “Kalau daerah lain bisa memperjuangkan arak dan minuman tradisional mereka menjadi legal dan bernilai ekonomi, lalu kenapa Maluku sampai hari ini masih berjalan di tempat? Atau memang pemerintah sengaja membiarkan rakyat adat terus hidup dalam ketidakpastian?” katanya tajam.

Karena itu, ia mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Maluku segera menghentikan sikap setengah hati dan mulai mengambil langkah nyata dengan membentuk regulasi resmi SOPI, melakukan standarisasi produksi, memberikan izin usaha berbasis masyarakat adat, serta menghentikan stigma negatif terhadap budaya lokal.

Menurutnya, persoalan SOPI bukan sekadar soal minuman tradisional, tetapi menyangkut harga diri budaya Maluku yang selama ini terus dipinggirkan oleh kebijakan pemerintah sendiri.

  “Jangan sampai nanti budaya ini hilang, baru pemerintah sibuk bicara penyesalan. Hari ini rakyat hanya butuh satu hal: keberanian negara berpihak kepada budayanya sendiri,” tutupnya.

"Pemburu Korup"