Sorotan Tajam: Dugaan Ketidakadilan Hibah APBD Mimika 2025

Tribun Nusantara

, 06 Mei 2026

Sorotan Tajam: Dugaan Ketidakadilan Hibah APBD Mimika 2025

Mimika, Tribunnusanatara-web.id Penyaluran dana hibah oleh Pemerintah Kabupaten Mimika kembali menuai kritik keras,Karna diduga ini penyebrangan politik 2024 sehingga Pemda lebih cendrung kepada organisasi lokal dari pada Okp Cipayung Plus.06/05/2026

Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi,

setelah muncul fakta bahwa salah satu organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang baru terbentuk pasca Pilkada 2024 justru memperoleh kucuran dana hibah dalam APBD 2025.

Keputusan ini memicu tanda tanya besar. Di tengah banyaknya OKP lokal maupun nasional yang telah lama berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah, justru organisasi “baru seumur jagung” diduga mendapat prioritas.      

Situasi ini memperkuat dugaan adanya kepentingan politik yang bermain dalam proses penyaluran anggaran publik.

Pengamat menilai, jika benar hibah diberikan tanpa mempertimbangkan rekam jejak dan kontribusi nyata, maka hal ini bukan sekadar kelalaian administratif—melainkan bentuk pengabaian terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.           Dana hibah bukanlah alat balas jasa politik, melainkan instrumen untuk mendorong pembangunan sosial yang merata dan berkeadilan.

Lebih jauh, publik mendesak agar pemerintah daerah membuka secara terang benderang daftar penerima hibah, besaran anggaran, serta dasar pertimbangannya. Tanpa transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus tergerus.

Selain itu, seluruh organisasi penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah dana yang diterima. Laporan penggunaan anggaran harus disampaikan secara terbuka dan siap diaudit.                

Tidak boleh ada ruang bagi praktik “bagi-bagi anggaran” yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Masyarakat kini menunggu sikap tegas pemerintah daerah. Jika tidak segera dilakukan evaluasi dan pembenahan, polemik ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam pengelolaan keuangan daerah di Mimika.

Pesan publik jelas: ini uang negara, bukan uang kelompok.

"Elang Kei"