SPAM Timika: 14 Tahun, Rp1,1 Triliun Habis—Air Bersih Masih Jadi Mimpi

Tribun Nusantara

, 05 Mei 2026

SPAM Timika: 14 Tahun, Rp1,1 Triliun Habis—Air Bersih Masih Jadi Mimpi

MIMIKA, Tribunnusantara-web.id- Warga masyarakat Memika mempertanyakan sudah sejauh mana proyek air bersih yang menghabiskan uang trilyunan.? Karna kami belum menikmati proyek kong kali kong itu.     Karna ini sudah Empat belas tahun. Bukan empat belas bulan. Bukan empat belas minggu. Tapi 14 TAHUN.

Hasilnya?

Nihil.

Sumber yang enggan namanya di publikasi ini sengat kecewa dengan kinerja pihak APK Kab Mimika dalam hal ini pihak Kepolisian resort Mimika dan Kejaksaan Negri Mimika.05/05/2026

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Timika yang digadang-gadang menjadi solusi krisis air justru berubah jadi simbol kegagalan—atau lebih buruk, simbol pemborosan yang sulit dijelaskan akal sehat.

Anggaran awal Rp374 miliar. Naik jadi Rp510 miliar. Dan sekarang? Tembus Rp1,1 triliun,Tapi hasilnya Nol,Tapi anehnya pihak APH tidak menyentuh,Maka pertanyaanya adalah ada apa di balik semua ini

Uangnya nyata. Airnya tidak.

Di atas kertas, proyek ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia. Skemanya terlihat “rapi”: satu bangun instalasi, satu bangun pipa distribusi.

Tapi kenyataan di lapangan justru seperti dua rel yang tak pernah bertemu. Infrastruktur tidak terhubung, sistem tidak berjalan, dan masyarakat tetap… kehausan.

Sementara itu, angka anggaran terus naik seperti tidak ada rem.

Ini bukan lagi soal keterlambatan proyek. Ini sudah masuk wilayah absurd.

Bagaimana mungkin proyek triliunan rupiah gagal menyediakan kebutuhan paling dasar manusia?

Bagaimana mungkin anggaran terus cair, tapi manfaat tak pernah mengalir?

Publik mulai berani bicara terang-terangan:

Ini tidak masuk akal kalau hanya disebut “kendala teknis.”

Jika bukan salah urus, maka apa?

Jika bukan pemborosan, lalu apa namanya?

Jika bukan penyimpangan, berani diperiksa total?

Desakan kini mengarah ke aparat penegak hukum. Bukan sekadar audit formalitas, tapi bongkar habis: aliran dana, kontrak proyek, hingga siapa saja yang menikmati “kue” dari proyek gagal ini.

DPRD Mimika, khususnya Pansus Air, juga berada di bawah sorotan tajam. Publik menunggu bukan rapat-rapat panjang, tapi hasil nyata.

Karena masyarakat sudah terlalu lama dipaksa sabar.

Ironinya menyakitkan:

Di tanah dengan proyek bernilai Rp1,1 triliun, warga masih harus membeli air, menampung hujan, atau bertahan dengan sumber yang tak layak.

Air bersih—yang seharusnya jadi hak dasar—malah berubah jadi kemewahan.

Kalau proyek sebesar ini tetap dibiarkan tanpa pertanggungjawaban, maka masalahnya bukan lagi pada SPAM Timika.

Masalahnya ada pada sistem yang membiarkan ini terjadi.

Dan satu pertanyaan yang tak bisa lagi dihindari:

Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari proyek yang gagal ini?

"Elang Kei"