SPAM Timika Rp1,1 Triliun: Air Tak Mengalir, Dugaan Korupsi Justru Mengalir Deras!”

Tribun Nusantara

, 16 Mei 2026

“SPAM Timika Rp1,1 Triliun: Air Tak Mengalir, Dugaan Korupsi Justru Mengalir Deras!”

14 Tahun Proyek Mandek, Rakyat Tetap Haus — Publik Curiga SPAM Berubah Jadi Ladang Bancakan Elite

MIMIKA, Tribunnusantara-web.id — Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Timika kini tak lagi dipandang sebagai proyek pembangunan biasa. Di mata masyarakat, proyek yang sudah berjalan sekitar 14 tahun itu mulai terlihat sebagai simbol kegagalan brutal pembangunan sekaligus dugaan bancakan anggaran jumbo di atas penderitaan rakyat kecil.16/05/2026

Bagaimana tidak? Anggaran proyek yang awalnya sekitar Rp374 miliar terus membengkak tanpa rasa malu. Tahun demi tahun nilainya melonjak liar menjadi Rp510 miliar pada 2022, lalu kembali meroket hingga disebut-sebut menembus angka fantastis sekitar Rp1,1 triliun.

Tetapi hasilnya?

Rakyat Mimika sampai hari ini masih banyak yang kesulitan mendapatkan air bersih secara layak.

Pipa dibangun. Anggaran dihabiskan. Proyek terus dipoles dengan narasi pembangunan. Namun air bersih yang dijanjikan justru tak kunjung mengalir maksimal ke rumah-rumah warga.

Yang mengalir deras justru angka anggaran.

Situasi ini kini memantik kemarahan publik. Warga mulai mempertanyakan dengan nada tajam:

“Triliunan rupiah itu benar dipakai membangun pelayanan air bersih, atau justru sedang tenggelam dalam permainan proyek yang tidak pernah benar-benar diawasi?”

SPAM Timika sendiri merupakan proyek kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia. Dalam pembagian tanggung jawabnya, PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan air, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab membangun jaringan distribusi ke masyarakat.

Namun setelah belasan tahun berjalan, proyek itu justru terlihat seperti kehilangan arah.

Anggaran terus membengkak. Waktu terus habis. Tetapi rakyat tetap hidup dalam krisis kebutuhan dasar.

Di tengah proyek bernilai triliunan rupiah, masih banyak warga yang harus membeli air, menampung air hujan, bahkan kesulitan mendapatkan akses air bersih yang layak untuk kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ini membuat publik mulai mencium adanya dugaan persoalan serius dalam tata kelola proyek.

“Kalau proyek molor belasan tahun, biaya naik gila-gilaan, tetapi hasil tidak jelas, maka publik sangat pantas curiga ada permainan besar di belakang proyek ini,” tegas salah satu tokoh masyarakat Mimika.

Kemarahan masyarakat kini mulai mengarah pada tuntutan audit forensik dan pengusutan hukum total terhadap proyek SPAM Timika.

Publik mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Kejagung, KPK, BPK hingga PPATK turun tangan membongkar:

• aliran seluruh anggaran proyek,

• kontrak dan addendum pekerjaan,

• pihak pelaksana dan subkontraktor,

• dugaan mark-up material dan jaringan pipa,

• keterlambatan proyek,

• hingga potensi kerugian negara yang diduga membengkak selama bertahun-tahun.

Tak hanya itu, Tim Pansus Air DPRD Mimika juga kini mendapat tekanan keras dari masyarakat agar tidak bermain aman dan sekadar menjadi panggung politik formalitas.

Warga menuntut pansus benar-benar membuka siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas proyek triliunan rupiah yang hingga kini belum memberi keadilan bagi rakyat.

“Rakyat haus bertahun-tahun, tetapi anggaran justru makin rakus. Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, publik pantas menduga SPAM Timika bukan proyek pelayanan rakyat, melainkan mesin bancakan yang dipelihara terus-menerus,” kecam warga.

Kini publik menunggu satu hal:

Apakah negara berani membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik proyek SPAM Rp1,1 triliun itu?

Atau proyek ini akan terus menjadi monumen mahal kegagalan, sementara rakyat Mimika tetap hidup dalam krisis air bersih di atas tanah yang kaya raya?

(Pemburu Korup)