SPM Pendidikan Baru 57,9 Persen, Maluku Tenggara Soroti Dampak Kemiskinan Struktural dan Isolasi Kepulauan

Tribun Nusantara

, 30 Maret 2026

Langgur, TribunNusantara.web.id |  Pemerintah Kabupaten Kabupaten Maluku Tenggara menyoroti rendahnya capaian mutu pendidikan di wilayahnya yang hingga kini baru menyentuh 57,9 persen Standar Pelayanan Minimal (SPM). Angka tersebut dinilai menjadi cermin kuat adanya persoalan struktural yang belum terurai, mulai dari kemiskinan hingga tantangan geografis sebagai daerah kepulauan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Raudha Arif Hanoeboen, mengatakan persoalan pendidikan di daerahnya tidak bisa dilihat semata dari aspek teknis pembelajaran di ruang kelas. Menurut dia, realitas sosial-ekonomi masyarakat dan keterisolasian wilayah berperan besar terhadap capaian literasi dan numerasi peserta didik.

“Kalau kita melihat rapor pendidikan, terutama literasi dan numerasi, itu sangat berkaitan dengan faktor kewilayahan. Banyak sekolah di pulau-pulau yang belum tersentuh maksimal program nasional,” ujar Bin Raudha dalam Musrenbang RKPD 2027 di Langgur, Senin, 30 Maret 2026.

Sebagai wilayah kepulauan di Provinsi Maluku, akses antarpulau di Maluku Tenggara masih bergantung pada transportasi laut dengan frekuensi terbatas. Kondisi ini berdampak pada distribusi guru, pengiriman sarana pembelajaran, hingga pengawasan dan pendampingan sekolah.

Bin Raudha menyebut capaian SPM pendidikan 57,9 persen menempatkan Maluku Tenggara dalam kategori belum tuntas, bahkan termasuk yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lain. Ia menilai ketimpangan akses layanan pendidikan antara sekolah di pusat kabupaten dan sekolah di pulau-pulau kecil masih menjadi masalah utama.

“Kondisi ini tidak bisa disamakan dengan daerah daratan yang infrastrukturnya relatif lebih mudah dijangkau,” katanya.

Dalam forum tersebut, Dinas Pendidikan juga menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan yang menjadi bagian dari program nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bin Raudha, program tersebut berpotensi membantu daerah dengan ketergantungan fiskal tinggi terhadap pemerintah pusat seperti Maluku Tenggara.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program nasional sangat ditentukan oleh sensitivitas terhadap konteks wilayah. Digitalisasi, misalnya, tidak akan efektif tanpa dukungan konektivitas internet yang memadai di pulau-pulau terluar.

Sebagai langkah konkret, Dinas Pendidikan Maluku Tenggara tengah menyiapkan usulan program peningkatan mutu pendidikan terpadu untuk daerah kepulauan. Program itu dirancang untuk mengintegrasikan persoalan distribusi guru, penguatan sarana-prasarana, intervensi literasi dan numerasi, serta dukungan transportasi dan konektivitas digital.

“Kami akan mengusulkan program nasional yang secara khusus menyasar daerah kepulauan. Pendekatannya tidak bisa seragam,” ujar Bin Raudha.

Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan realitas geografis Maluku dalam menyusun kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan. Tanpa intervensi yang berpihak pada kondisi objektif daerah kepulauan, ia menilai ketimpangan mutu pendidikan akan terus berulang dari tahun ke tahun.

“Pendidikan adalah kunci peningkatan sumber daya manusia. Kalau ini tidak diseriusi dengan pendekatan kewilayahan, kita akan terus tertinggal,” katanya.