SPPG di Papua Tengah Dikecam: Program Negara atau Proyek yang Singkirkan Mama Papua?

Tribun Nusantara

, 05 Mei 2026

SPPG di Papua Tengah Dikecam: Program Negara atau Proyek yang Singkirkan Mama Papua?

Mimika, Papua Tengah Tribunnusantara-web.id — Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua Tengah kini tak lagi sekadar dipertanyakan—tetapi mulai dikecam keras. Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Kabupaten Mimika, Vincent Oniyoma, secara terbuka menuding ada ketimpangan serius dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia menilai, jika dapur-dapur SPPG masih mengandalkan pasokan dari luar daerah dan mengabaikan hasil bumi lokal, maka program ini bukan hanya gagal—tetapi berpotensi menjadi “penjajah ekonomi” di tanah sendiri.05/05/2026

“Ini tanah Papua, hasil bumi Papua melimpah. Tapi kalau mama-mama Papua tidak dilibatkan, lalu untuk siapa program ini berjalan?” tegas Vincent dengan nada tinggi.

Menurutnya, mama-mama Papua adalah tulang punggung ekonomi lokal. Namun ironisnya, dalam program sebesar SPPG, mereka justru terancam tersingkir di tanah mereka sendiri.

“Jangan sampai mama Papua hanya jadi penonton, sementara dapur-dapur SPPG belanja dari luar. Ini bukan sekadar kelalaian—ini pengabaian yang sistematis,” katanya tajam.

Ia bahkan memperingatkan bahwa praktik semacam ini bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap program pemerintah, karena manfaatnya tidak menyentuh akar rumput.

“Kalau rakyat tidak dilibatkan, jangan heran kalau program ini ditolak. Negara tidak boleh datang hanya untuk mengatur, tapi gagal memberdayakan,” ujarnya.

Vincent menegaskan, SPPG harus berdiri di atas dua kaki: pemenuhan gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Jika salah satu diabaikan, maka program tersebut cacat sejak awal.

Di tengah kritik keras itu, ia menyoroti satu contoh yang justru membuktikan bahwa perubahan bisa dilakukan. Mama Ros, pengelola dapur SPPG, secara konsisten membeli hasil kebun mama-mama Papua, bahkan turun langsung ke kebun masyarakat.

“Itu contoh nyata keberpihakan. Artinya, ini bukan soal tidak bisa—ini soal mau atau tidak,” sindirnya.

Ia pun mendesak evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pengelola SPPG di wilayah Papua Tengah, dan meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap praktik yang merugikan masyarakat lokal.

“Kalau program ini terus berjalan tanpa melibatkan mama Papua, maka jelas: ada yang salah dan itu harus dihentikan,” tegasnya.

Lebih jauh, Vincent mengingatkan bahwa Papua bukan sekadar objek program, tetapi subjek yang harus dihormati dan diberdayakan.

“Jangan jadikan Papua pasar. Jangan jadikan mama Papua korban. Kalau ini terus terjadi, maka SPPG bukan solusi—tapi masalah baru,” pungkasnya.

"Elang Kei"