Suara dari Timur Menggema: Kinerja Menteri KKP Dipuji, Nelayan Tuntut Keadilan Pengelolaan Laut

Tribun Nusantara

, 20 Desember 2025

Suara dari Timur Menggema: Kinerja Menteri KKP Dipuji, Nelayan Tuntut Keadilan Pengelolaan Laut

Langgur, Tribunnusantara-web.id

Suara dari pelosok Indonesia Timur kembali menggema, menyoroti kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, yang dinilai responsif, tepat sasaran, dan cepat dalam merespons persoalan strategis sektor perikanan nasional, khususnya yang berdampak langsung pada wilayah timur Indonesia, Jumat (19/12/2025).

Masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan di kawasan timur menilai, dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan dua kebijakan penting yang dianggap krusial bagi pemulihan dan penguatan ekonomi nelayan.

Kebijakan pertama adalah prioritas penerbitan izin usaha perikanan bagi daerah terdampak bencana. Langkah ini dinilai memberi ruang pemulihan ekonomi bagi nelayan kecil dan pelaku usaha perikanan lokal yang selama ini terdampak langsung kondisi alam dan keterbatasan akses perizinan.

Kebijakan kedua yakni penerbitan petunjuk teknis Certificate of Admissible (CoA) yang mempermudah ekspor produk perikanan, khususnya rajungan ke pasar Amerika Serikat. Kebijakan ini membuka kembali akses ekspor yang selama ini tersendat, sekaligus memberi harapan baru bagi nelayan dan eksportir nasional, termasuk dari wilayah timur Indonesia.

“Kami melihat Menteri Kelautan dan Perikanan cukup responsif terhadap persoalan di sektor perikanan, terutama yang dirasakan langsung oleh masyarakat di Indonesia Timur. Ini langkah konkret yang patut diapresiasi,” ujar salah satu perwakilan masyarakat pesisir.

Namun demikian, apresiasi tersebut disertai harapan besar agar kebijakan pemerintah pusat tidak berhenti pada tataran makro semata. Masyarakat menegaskan, kebijakan perikanan harus benar-benar menyentuh nelayan di wilayah terpencil dan terluar seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku Utara, dan Maluku.

Pemerataan kebijakan serta keadilan dalam pengelolaan sumber daya laut menjadi tuntutan utama masyarakat pesisir timur.

“Kami berharap Menteri KKP tetap berlaku adil dan memberi perhatian khusus kepada nelayan di Indonesia Timur. Tujuannya jelas, agar ada rasa keadilan dan peningkatan kesejahteraan nelayan,” tegasnya.

Lebih jauh, masyarakat menyoroti implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur agar tidak sekadar menjadi program nasional di atas kertas. Menurut mereka, aktivitas penangkapan ikan di wilayah Maluku dan kawasan timur lainnya harus melibatkan daerah secara langsung dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata.

“Jika penangkapan ikan dilakukan di wilayah Maluku, maka bongkar muat, distribusi, dan arus keluar-masuk ikan harus melalui daerah kami. Jangan langsung dibawa keluar tanpa meninggalkan manfaat bagi masyarakat lokal,” tegas Sandi, perwakilan masyarakat pesisir.

Masyarakat bahkan menyatakan penolakan keras terhadap praktik pengangkutan hasil tangkapan dari wilayah Indonesia Timur tanpa kontribusi ekonomi yang adil bagi daerah. Praktik tersebut dinilai merugikan nelayan lokal dan memperlebar kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Sebagai penutup, masyarakat pesisir Indonesia Timur menyerukan kepada seluruh pimpinan daerah agar segera mengambil langkah konkret, termasuk bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia, guna menyuarakan keadilan pengelolaan sumber daya laut dan darat.

“Kami di Indonesia Timur bukan anak tiri Republik ini. Laut dan darat adalah milik bersama, dan hasilnya harus dibagi secara adil dan merata,” pungkas Sandi.

Seruan dari timur Indonesia ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan nasional tidak hanya diukur dari regulasi, tetapi dari sejauh mana keadilan dan manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke pelosok negeri.

" Evav"