Tepis Isu Kekayaan Gubernur Hendrik Lewerissa, Waket DPD Gerindra Maluku: Itu Fitnah Tanpa Etika, Kami Seret ke Ranah Hukum!

Avatar photo

Tribun Nusantara

, 14 September 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

Tepis Isu Kekayaan Gubernur Hendrik Lewerissa, Waket DPD Gerindra Maluku: Itu Fitnah Tanpa Etika, Kami Seret ke Ranah Hukum!

AMBON,Tribun-nusantara.web.id. DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku meradang dan angkat bicara terkait miringnya pemberitaan yang menyerang harta kekayaan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Informasi yang menyebut adanya lonjakan kekayaan tak wajar setelah menjabat sebagai kepala daerah ditegaskan sebagai informasi sesat, fitnah, dan hoaks.

Pernyataan keras ini dilontarkan langsung oleh Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Maluku sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tuankotta/Tethool, saat ditemui awak media di ruang Komisi III DPRD Maluku pada Senin, 14 September 2026.

Saudah menguliti dasar kekeliruan narasi yang beredar di publik. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar aset bernilai tinggi milik Hendrik Lewerissa sudah ada jauh sebelum ia menduduki kursi anggota DPR RI maupun jabatan Gubernur Maluku.

Akar masalah polemik ini disebut bermula dari dinamika administratif saat momentum pesta demokrasi lalu.Faktor Ketergesaan Tim: Pada tahapan Pilkada Maluku, tim kerja penginput data kekayaan melakukan kesalahan akibat durasi waktu yang mepet, sehingga belum seluruh aset terlaporkan secara utuh.

Sudah Dilakukan Perbaikan: Data tersebut tidak dibiarkan keliru, melainkan langsung disusul dengan perbaikan resmi.

Saudah kemudian membeberkan realita kepemilikan aset riil sang gubernur yang posisinya berada di kawasan elite, seperti properti di Jakarta Selatan, serta hunian di Rumah Tiga dan Karang Panjang, Kota Ambon. Jika nilai pasar seluruh properti ini diakumulasikan secara jujur, totalnya justru jauh melampaui angka yang diributkan dalam pemberitaan.

"Menjadi Gubernur Bukan Berarti Menjadi Koruptor"Dengan nada tajam, Saudah mengkritik balik pihak-pihak yang sengaja menggoreng isu ini untuk membangun opini negatif, seolah-olah setiap pejabat publik pasti memperkaya diri dengan uang rakyat.

"Saya menganggap orang-orang yang menyebarkan berita ini adalah orang-orang yang tidak punya moral dan tidak beretika," cecar Saudah tanpa tedeng aling-aling.

Gerindra Maluku menilai serangan ini bukan lagi bentuk kritik objektif terhadap roda pemerintahan, melainkan sudah menyerang ranah personal dan merugikan reputasi politik partai secara sepihak.

Menyikapi hal tersebut, dua langkah tegas langsung disiapkan:Tantangan Jalur Resmi: Pihak Gerindra mempersilakan siapapun yang berniat meragukan transparansi harta tersebut untuk langsung mengujinya ke lembaga antirasuah. 

"Kalau merasa harta kekayaannya meningkat tak wajar, silakan laporkan ke KPK. Toh, seluruh aset beliau memang sudah dilaporkan resmi di sana," tegasnya.

Laporan Pidana ke Kepolisian: Karena narasi yang dibangun dinilai murni bermuatan fitnah pribadi, jajaran kader Partai Gerindra dipastikan akan melayangkan laporan resmi ke pihak berwajib dalam satu hingga dua hari ke depan.

(H.R)