Tiga Desa Terisolasi: Jalan Provinsi di Ketapang Rusak Parah, Warga Menagih Tanggung Jawab Pemerintah

Tribun Nusantara

, 08 Desember 2025

Ketapang, TribunNusantara.web.id | Jalan provinsi yang melintasi tiga desa di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kian hari kian memprihatinkan.

Ruas yang menjadi urat nadi transportasi masyarakat di Desa Kedondong, Desa Pangkalan Batu, dan Desa Jelan itu kini rusak parah. Becek, berlubang, dan nyaris tak bisa dilewati saat musim hujan.

Pemerintah Kabupaten Ketapang sejatinya sedang gencar membangun infrastruktur. Namun dengan wilayah yang luas dan anggaran terbatas, sejumlah kawasan—terutama yang bergantung pada akses jalan provinsi—masih tercecer dari perhatian.

G. Anggai, Demong Adat Desa Pangkalan Batu, angkat bicara. Ia menyebut kondisi jalan provinsi tersebut sebagai “jantung kehidupan masyarakat” yang kini nyaris berhenti berdetak.

“Jalan ini dipakai setiap hari. Untuk ke sekolah, untuk bekerja, untuk mengantar hasil bumi. Sekarang kalau lewat harus siap mandi lumpur,” ujarnya.

Warga dari tiga desa itu mengaku frustasi. Jalan yang pernah dibangun bertahun-tahun lalu kini tak lagi layak dilintasi. Truk pengangkut material seperti batu, pasir, dan semen enggan masuk karena risiko kerusakan kendaraan tinggi. Ongkos pengiriman pun melonjak drastis, memukul ekonomi warga yang sudah terbatas.

Harapan bantuan dari perusahaan sekitar pun pupus. Skema Corporate Social Responsibility (CSR) tidak memungkinkan karena jalan tersebut berstatus jalan provinsi.

“CSR hanya bisa untuk pembangunan kabupaten. Untuk jalan provinsi, perusahaan tidak berwenang,” kata Anggai.

Warga kini menagih tanggung jawab pemerintah provinsi. Mereka meminta gubernur menginstruksikan penanganan darurat dan memanfaatkan koordinasi dengan perusahaan agar akses jalan bisa ditimbun dan diperbaiki sementara.

“Jalan ini bukan soal kenyamanan, tapi soal hidup orang banyak. Orang tua bekerja melewati jalan ini setiap hari,” ujar tokoh adat itu.

Kerusakan jalan provinsi di Kecamatan Kendawangan ini telah berlangsung lama. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari pemerintah provinsi. Sementara itu, warga masih harus berjibaku dengan lumpur, lubang menganga, dan risiko keterisoliran yang semakin nyata.

Jika tidak segera diperbaiki, maka jalan provinsi ini bukan hanya memperlambat mobilitas masyarakat, tetapi juga memutus denyut perekonomian di bagian selatan Kabupaten Ketapang—sebuah harga yang terlalu mahal untuk dibiarkan.
(Yohanes)