Tokoh Muda Papua Apresiasi Kebijakan Bupati Mimika Prioritaskan OPA dalam Tender, Dorong HAPAK Terlibat Verifikasi

Tribun Nusantara

, 24 Juni 2026

Tokoh Muda Papua Apresiasi Kebijakan Bupati Mimika Prioritaskan OPA dalam Tender, Dorong HAPAK Terlibat Verifikasi

TIMIKA Tribunnusantara-web.id  – Kebijakan Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong yang memprioritaskan Orang Papua Asli (OPA) dalam pelaksanaan proyek-proyek tender daerah mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk generasi muda Papua.24/06/2026

Tokoh Muda Papua, Dianu Omaleng, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam membuka ruang yang lebih besar bagi pengusaha asli Papua untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Menurut Dianu, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat adat sekaligus menciptakan lebih banyak pengusaha Papua yang mampu bersaing secara profesional.

“Kami melihat Bapak Bupati dan Wakil Bupati memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong anak-anak negeri Amungsa dan Kamoro menjadi pengusaha yang sukses. Ini merupakan langkah nyata agar masyarakat asli Papua dapat menjadi tuan di tanahnya sendiri,” ujar Dianu.

Namun demikian, ia menilai bahwa implementasi kebijakan tersebut perlu dikawal secara serius agar benar-benar tepat sasaran. Untuk itu, Dianu mengusulkan agar organisasi kepemudaan Papua, khususnya HAPAK, dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam proses verifikasi dan validasi administrasi perusahaan yang mengatasnamakan pengusaha OPA.

Menurutnya, keterlibatan unsur pemuda lokal akan membantu memastikan bahwa perusahaan yang mengikuti tender memang dimiliki dan dikelola oleh Orang Papua Asli, bukan sekadar menggunakan identitas atau dokumen milik OPA.

Dianu menyoroti masih adanya praktik yang dikenal sebagai “pinjam bendera”, di mana dokumen perusahaan atas nama OPA digunakan untuk mengikuti proyek, namun pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian usaha justru berada di tangan pihak lain.

“Kami ingin memastikan bahwa manfaat dari kebijakan afirmasi ini benar-benar dirasakan oleh pengusaha Papua. Karena itu, proses verifikasi harus dilakukan secara ketat dan melibatkan pihak yang memahami kondisi sosial serta identitas masyarakat Papua,” katanya.

Ia menambahkan, organisasi pemuda memiliki kedekatan dengan komunitas lokal sehingga dapat membantu pemerintah melakukan penyaringan secara objektif dan transparan.

Di akhir pernyataannya, Dianu berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dapat mempertimbangkan usulan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola tender yang adil dan berpihak kepada masyarakat asli Papua.

“Kami berharap HAPAK dapat diberikan ruang sebagai mitra pemerintah dalam proses verifikasi berkas pengusaha Orang Papua Asli. Dengan pengawasan yang baik, visi besar Bupati dan Wakil Bupati untuk melahirkan pengusaha OPA yang mandiri dan sukses akan lebih mudah diwujudkan,” pungkasnya.

Editor : Bruce Elang