Tolak Jadi Penonton di Blok Masela, DPRD Maluku Tuntut Hak PI 10% dan Slot Pekerja Lokal.

Avatar photo

Tribun Nusantara

, 07 Juli 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

Tolak Jadi Penonton di Blok Masela, DPRD Maluku Tuntut Hak PI 10% dan Slot Pekerja Lokal.

AMBON,Tribun-nusantara.web.id. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat mega proyek Blok Masela. Parlemen menolak keras jika masyarakat lokal hanya menjadi penonton dalam proyek strategis nasional (PSN) bernilai fantastis tersebut.

Tuntutan ini disuarakan oleh Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik A. Afifudin, di Gedung Rakyat, Karang Panjang, Senin (6/7/2026). Ia menyebutkan ada dua agenda besar yang kini sedang diperjuangkan oleh legislatif.

1. Selesaikan Stagnasi Hak PI 10 Persen

Rovik membeberkan bahwa proses pengurusan hak Participating Interest (PI) 10 persen untuk Pemerintah Provinsi Maluku saat ini mengalami stagnasi akibat kendala administrasi. 

DPRD mendesak percepatan koordinasi, terutama dengan jajaran pemerintah kabupaten yang menjadi daerah penghasil.

"PI 10 persen itu adalah hak mutlak Maluku. Prosesnya masih berjalan, namun ada beberapa koreksi administrasi dan komunikasi yang harus segera dituntaskan bersama kabupaten penghasil," ujar Rovik.

2. Kunci Regulasi Konten Lokal

Selain mengejar bagi hasil pendapatan, parlemen fokus pada penguatan regulasi konten lokal (pemberdayaan pengusaha dan pekerja daerah). 

Rovik menepis anggapan miring dari korporasi besar yang kerap menilai Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengusaha lokal Maluku belum siap bersaing di industri migas.

"Kalau dinilai belum siap, tugas kita bersama adalah menyiapkannya! SDM kita harus digembleng lewat sertifikasi, pelatihan kerja khusus, dan kemitraan dengan perusahaan raksasa agar mereka punya kompetensi," tegasnya.

Desak Pemprov Bergerak Cepat

DPRD Maluku mengingatkan Pemerintah Daerah untuk bergerak taktis menyiapkan peta jalan (roadmap) ketenagakerjaan vokasi dari sekarang. Langkah ini krusial agar saat proyek Blok Masela resmi beroperasi, pasar kerja massal dan sektor bisnis pendukungnya langsung dikuasai oleh anak daerah, bukan pekerja luar.

(H.R)