Turun Gunung! Gubernur Maluku Pimpin Langsung Pembersihan Gunung Botak, Tambang Ilegal Dipukul Mundur

Avatar photo

Tribun Nusantara

, 06 Mei 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

Turun Gunung! Gubernur Maluku Pimpin Langsung Pembersihan Gunung Botak, Tambang Ilegal Dipukul Mundur

Buru, TribunNusantara.web.id | Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, akhirnya turun langsung ke Gunung Botak, Rabu (6/5/2026), mengirim pesan keras bahwa negara tidak lagi mentolerir praktik tambang ilegal yang selama ini merajalela.

Didampingi Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto, Pangdam XV/Pattimura Mayjen Dody Triwinarto, serta jajaran TNI–Polri, kunjungan ini menjadi simbol sekaligus tekanan nyata bagi para pelaku tambang liar yang selama ini bebas beroperasi.

Hasilnya mulai terlihat. Dari puncak gunung yang sebelumnya semrawut dan dikuasai aktivitas ilegal, kini kondisi berangsur berubah. Penertiban yang digelar aparat Tentara Nasional Indonesia bersama kepolisian berhasil memukul mundur para penambang ilegal dari kawasan tersebut.

Gubernur menegaskan, langkah ini bukan sekadar operasi sesaat, melainkan bagian dari upaya serius untuk mengakhiri praktik yang merusak lingkungan dan memicu konflik sosial di Pulau Buru.

“Ini tidak boleh berhenti di sini. Gunung Botak harus bersih, tertib, dan dikelola secara legal,” tegasnya.

Ia juga memberi peringatan keras bahwa kelengahan sekecil apa pun dapat membuka celah bagi kembalinya aktivitas ilegal. Pengalaman sebelumnya menunjukkan, begitu pengawasan melemah, para penambang liar dengan cepat kembali menguasai kawasan.

Situasi ini menjadi ujian nyata bagi soliditas aparat dan pemerintah daerah. Tanpa pengawasan ketat dan konsisten, keberhasilan yang sudah dicapai berisiko runtuh dalam waktu singkat.

Gubernur turut menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat. Menurutnya, perang melawan tambang ilegal tidak bisa hanya mengandalkan aparat, tetapi membutuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga wilayah dari eksploitasi liar.

Penertiban di Gunung Botak menjadi penanda bahwa negara mulai mengambil kendali penuh atas kawasan yang selama ini identik dengan kekacauan dan pelanggaran hukum. Namun pertanyaannya kini: apakah ketegasan ini akan bertahan, atau kembali melemah seperti sebelumnya?

Yang jelas, publik menunggu bukti bukan sekadar aksi sesaat.

(*****)