Tutup Masa Sidang II Buka Masa Sidang III, DPRD Maluku Catat Kinerja Tinggi, LHP BPK Tunggu Jadwal Baru

Tribun Nusantara

, 27 Mei 2026

AMBON,Tribun-nusantara.web.id. Masa Sidang II Tahun Sidang 2026 resmi ditutup dan berganti ke Masa Sidang III oleh DPRD Provinsi Maluku. Pelaksanaannya baru terlaksana Senin (25/5/2026), mundur dari jadwal awal karena padatnya agenda pengawasan tahap II serta banyaknya hari libur yang memangkas waktu kerja.

Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, melaporkan kinerja periode lalu secara umum berjalan sesuai target. Namun, dua pekerjaan rumah belum rampung: verifikasi surat masuk di tingkat komisi dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK.

"Khusus LHP BPK yang seharusnya dibahas hari ini, kami undur ke 8 Juni 2026 atas permintaan instansi terkait. Ini jadi catatan agar kinerja ke depan makin ditingkatkan dan agenda tertunda tuntas sempurna," tegas Watubun dalam rapat paripurna.

Selama Sidang II, parlemen daerah mencatat aktivitas sangat padat mulai dari rapat paripurna, komisi, badan, hingga panitia khusus. Berikut rincian capaiannya:

- Rapat Tingkat Tinggi: 5 kali Paripurna, 4 kali Rapat Internal Pimpinan, 3 kali Koordinasi Pimpinan, rapat gabungan dengan pimpinan fraksi dan komisi, serta 1 kali pertemuan bersama Pemda.

- Kinerja Komisi:

- Komisi I: 4 internal, 4 kerja, 6 dengar pendapat

- Komisi II: 4 internal, 11 kerja (termasuk pengawasan ke 5 kabupaten/kota)

- Komisi III: 4 internal, 14 kerja, 3 dengar pendapat

- Komisi IV: 10 kerja, 3 dengar pendapat

- Lainnya: 1 Rapat Gabungan Komisi, 4 Badan Musyawarah, 2 Badan Kehormatan

- Kinerja Pansus: Aktif bekerja di antaranya Pansus LKPj 2025, revisi Perda No.6/2016, dan kemudahan investasi.

Dari rangkaian kegiatan itu, lahir 5 Surat Keputusan strategis, meliputi pembentukan pansus pembahasan Perda Perangkat Daerah, Ranperda Insentif Investasi, Pansus LKPj 2025, perubahan SK fraksi, serta nota kesepakatan aturan perjalanan dinas. Dewan juga telah mengeluarkan rekomendasi resmi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur 2025.

Di sisi pengawasan, tim Komisi II turun langsung ke lapangan memantau penggunaan APBN/APBD 2025 di lima kabupaten/kota sepanjang Februari–Maret 2026. Anggota dewan juga terlibat dalam perencanaan kesehatan nasional di Bandung hingga penyusunan rancangan kebijakan daerah di Ambon.

Memasuki masa sidang baru, prioritas utama ditujukan untuk menuntasakan agenda yang tertunda serta memperkuat harmonisasi dengan Pemerintah Provinsi. DPRD menegaskan komitmen mengawal setiap produk hukum dan program agar tepat sasaran, demi kemajuan nyata dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

(H.R)