Uang Daerah Jangan Cuma Tidur Manis di Bank, Rakyat Mimika Butuh Bukti Kerja Bukan Alasan Klasik”

Tribun Nusantara

, 21 Mei 2026

“Uang Daerah Jangan Cuma Tidur Manis di Bank, Rakyat Mimika Butuh Bukti Kerja Bukan Alasan Klasik”

MIMIKA Tribunnusantara-web.id — Publik mulai geram melihat lambannya realisasi kegiatan dan perputaran anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Hingga memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, berbagai kegiatan pembangunan disebut belum juga berjalan maksimal, sementara alasan yang terus dipakai dinilai itu-itu saja: revisi harga satuan, penyesuaian administrasi, dan persoalan teknis birokrasi.21/05/2026

Masyarakat menilai alasan tersebut sudah terlalu sering diputar dan kini terdengar seperti “kaset rusak” yang terus diperdengarkan setiap kali publik mempertanyakan mandeknya kegiatan pemerintah daerah.

Ironisnya, di tengah mandeknya program pembangunan, yang justru terlihat aktif hanyalah kegiatan seremonial, rapat, dan agenda formalitas yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil.

   “Jangan terus pakai alasan klasik sebagai senjata otomatis. Rakyat butuh kegiatan jalan, bukan cerita administrasi yang diputar terus,” tegas sumber kepada media.

Kekecewaan publik semakin besar karena hingga akhir tahun anggaran 2025 lalu, banyak kegiatan fisik disebut tidak berjalan optimal. Sementara dana daerah diduga lebih banyak “parkir nyaman” di perbankan dibanding diputar untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat.

  “Uang tidur nyenyak di bank, bunga makin bertumpuk. Pertanyaannya, yang menikmati siapa? Sementara rakyat dan kontraktor yang setengah mati menunggu kepastian,” ungkap sumber.

Kini, waktu terus berjalan. Kabupaten Mimika sudah berada di penghujung Mei 2026 atau mendekati pertengahan tahun anggaran baru. Publik pun menilai pemerintah daerah tidak lagi memiliki ruang untuk terus berlindung di balik alasan teknis.

Jika persoalannya adalah penyesuaian harga satuan, maka seharusnya hal itu sudah dibereskan sejak awal tahun agar kegiatan bisa segera dieksekusi dan roda ekonomi masyarakat kembali bergerak.

Masyarakat juga mulai menyoroti pola birokrasi yang dinilai hanya sibuk saling melempar tanggung jawab tanpa keberanian mengambil keputusan.

   “Jangan pakai sistem lempar batu sembunyi tangan. Rakyat sekarang lihat dan tahu siapa yang kerja dan siapa yang hanya pandai beralasan.”

Harapan kini diarahkan kepada Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Imanuel Kemong agar segera mengambil langkah konkret dan memastikan seluruh kegiatan pemerintahan maupun pembangunan segera berjalan.

Publik berharap kepemimpinan baru tidak hanya sibuk membangun narasi dan pencitraan, tetapi mampu menghadirkan solusi nyata atas mandeknya kegiatan dan lambannya realisasi anggaran.

Di sisi lain, persoalan tunggakan pembayaran terhadap kontraktor kini menjadi bom waktu yang mulai memicu keresahan serius. Disebutkan masih ada sekitar 150 lebih kontraktor yang hingga kini belum menerima pembayaran pekerjaan fisik tahun 2025, padahal pekerjaan mereka diklaim telah selesai 100 persen.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan keras dari masyarakat:

  “Kalau pekerjaan sudah selesai total, lalu anggaran tahun 2025 sebenarnya ke mana?”

Menurut sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, alasan yang disampaikan selama ini adalah menunggu perubahan anggaran. Namun publik menilai alasan itu semakin sulit diterima karena saat ini daerah sudah memasuki pertengahan tahun 2026.

Lebih memprihatinkan lagi, hingga kini masyarakat mengaku belum melihat tanda-tanda kuat dimulainya berbagai kegiatan strategis di sejumlah OPD. Kondisi itu membuat roda ekonomi daerah terasa stagnan dan berdampak langsung terhadap pelaku usaha, kontraktor lokal, hingga masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari perputaran proyek pemerintah.

Karena itu, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera membayar seluruh tunggakan kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka serta menghentikan pola birokrasi lamban yang terus menghambat pembangunan daerah.

Sebab jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang tumbuh bukan hanya tumpukan bunga bank, tetapi juga tumpukan kekecewaan rakyat terhadap pemerintah daerah.

Editor ; Bruce Elang