Wacana Pelabuhan di Maluku Tenggara Bergema Lagi: Harapan Besar, tapi Publik Masih Tunggu Kepastian Nyata

Tribun Nusantara

, 30 April 2026

Langgur,Tribun-nusantara.web.id. Pemerintah pusat kembali menebar harapan akan pembangunan pelabuhan laut strategis di Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, digelar Focus Group Discussion (FGD) pra studi kelayakan di Langgur, Rabu (29/4/2026), yang disebut sebagai langkah awal menuju perbaikan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Namun di balik forum diskusi dan janji percepatan, ada keraguan yang tumbuh di tengah masyarakat. Bagi banyak pihak, pertemuan ini hanyalah bagian dari rangkaian proses administratif yang seringkali berhenti di atas kertas dan tidak berujung pada pembangunan fisik yang nyata.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Maluku Tenggara, Rasyid, menjelaskan bahwa proyek ini diharapkan mampu menjadi penggerak utama perekonomian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di Pulau Kei Besar maupun Kei Kecil.

Namun kata kunci "diharapkan" yang terus diulang-ulang justru menjadi cerminan bahwa rencana ini masih sangat jauh dari kepastian.

Secara konsep, manfaatnya memang tidak perlu diragukan. Kehadiran pelabuhan baru diproyeksikan akan memperlancar arus distribusi barang, memangkas biaya logistik yang selama ini terbilang tinggi, serta membuka akses yang lebih luas ke berbagai potensi ekonomi daerah. Namun, harapan tersebut akan tinggal angan-angan jika tidak dibarengi dengan komitmen anggaran yang jelas, jadwal pelaksanaan yang tegas, serta mekanisme pengawasan yang transparan.

Dalam FGD tersebut, berbagai aspek mulai dari kelayakan ekonomi, dampak lingkungan, hingga aspek teknis penentuan lokasi telah dibahas secara mendalam. Meski demikian, pertanyaan krusial tetap menggantung di benak publik: Setelah studi ini selesai, kapan kita akan melihat pekerjaan konstruksi benar-benar dimulai?

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah kembali digaungkan sebagai kunci keberhasilan. Sayangnya, frasa ini sudah terlalu sering didengar dalam proyek-proyek sebelumnya yang nyatanya berjalan lambat, tidak selesai tepat waktu, atau bahkan mangkrak di tengah jalan.

Pembangunan pelabuhan seharusnya menjadi bukti nyata pemerataan pembangunan, yang membawa dampak signifikan bagi wilayah kepulauan seperti Maluku Tenggara. Namun, tanpa tindakan konkret dan keterbukaan informasi dari semua pihak, rencana strategis ini berisiko hanya menambah panjang daftar janji pembangunan yang tak pernah benar-benar terwujud.

(Elang)