Wacana Pemilu Sela di Maluku Tenggara Picu Kekhawatiran Politik Uang dan Tingginya Biaya Politik

Tribun Nusantara

, 29 Mei 2026

Wacana Pemilu Sela di Maluku Tenggara Picu Kekhawatiran Politik Uang dan Tingginya Biaya Politik

Langgur Tribunnusantara-web.id  — Wacana pelaksanaan Pemilu Sela untuk mengisi kekosongan jabatan selama 2,5 tahun di Kabupaten Maluku Tenggara mulai memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Publik menilai kontestasi politik yang berlangsung dalam waktu berdekatan berpotensi memperkuat praktik politik uang dan meningkatkan biaya politik di daerah.

Kekhawatiran tersebut muncul karena masyarakat masih mengingat situasi pada Pemilu Legislatif sebelumnya, di mana praktik politik transaksional diduga masih terjadi dalam perebutan suara rakyat.

Kini, setelah Pemilu sebelumnya menguras energi dan biaya besar, masyarakat kembali dihadapkan pada kemungkinan Pemilu Sela sebelum memasuki Pemilu 2031.

Situasi itu memunculkan pertanyaan serius di tengah publik mengenai arah demokrasi di Maluku Tenggara.29/05/2026

“Lanjut Pablo baru selesai Pemilu kemarin, sekarang muncul lagi Pemilu Sela untuk 2,5 tahun. Setelah itu 2031 harus bertarung lagi. Ini membuat biaya politik semakin besar,” ungkap salah satu tokoh masyarakat di Langgur.

Masyarakat menilai tingginya biaya politik berpotensi memunculkan pola pikir “balik modal” di kalangan peserta pemilu apabila kekuasaan diperoleh melalui pengeluaran dana yang besar.

Kondisi tersebut dinilai berbahaya bagi kualitas demokrasi karena jabatan publik dikhawatirkan tidak lagi dipandang sebagai ruang pengabdian kepada rakyat, melainkan sebagai alat untuk mengembalikan modal politik.

“Kalau politik terus mahal, rakyat harus waspada. Jangan sampai kekuasaan hanya dikuasai mereka yang punya uang besar,” kata warga lainnya.

Sejumlah kalangan juga menyoroti masih kuatnya budaya politik uang dalam kontestasi politik lokal yang dinilai perlahan merusak makna demokrasi.

Menurut salah satu politisi dari pohon beringin Pablo Refra bahwa demokrasi seharusnya menjadi ruang adu gagasan, program, integritas, dan rekam jejak, bukan arena transaksi suara dengan kekuatan finansial.

Masyarakat Maluku Tenggara pun diminta lebih kritis dalam menentukan pilihan politik dan tidak mudah terpengaruh oleh praktik pembagian uang yang hanya bersifat sesaat.

“Pemimpin sejati lahir dari kepercayaan rakyat dan kerja nyata, bukan dari amplop dan transaksi politik,” ujar tokoh pemuda setempat.

Penguatan kesadaran politik masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga demokrasi tetap sehat serta mencegah praktik politik uang terus berkembang di Maluku Tenggara.

Sejumlah tokoh masyarakat berharap apabila Pemilu Sela benar-benar dilaksanakan, proses demokrasi harus berjalan secara jujur, adil, dan bermartabat demi melahirkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau modal politik semata.

(Redaksi Tribunnusantara)