Wakil Bupati Malra Bongkar Kekacauan Lapangan: “Harga Naik, Proyek Dipotong, Rakyat Marah, Kontraktor Mengeluh”

Tribun Nusantara

, 13 Mei 2026

Wakil Bupati Malra Bongkar Kekacauan Lapangan: “Harga Naik, Proyek Dipotong, Rakyat Marah, Kontraktor Mengeluh”

Malra, Tribunnusantara-web.id Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam akhirnya membuka secara gamblang tekanan nyata yang sedang dihadapi pemerintah daerah di balik pidato manis soal pertumbuhan ekonomi dan program nasional. Dalam Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau “Kopi Pagi” di KPPN Tual, Selasa (12/5/2026), Charlos membongkar bagaimana daerah kini dipaksa bertahan di tengah kenaikan harga, proyek yang terancam dipangkas, hingga masyarakat yang mulai mempertanyakan janji pembangunan.

“Kalau volume proyek diturunkan masyarakat marah. Kalau volumenya dipertahankan kontraktor yang marah,” semprot Charlos blak-blakan.

Pernyataan itu menjadi potret telanjang situasi fiskal daerah: pemerintah daerah terjebak di tengah himpitan anggaran dan lonjakan harga material yang membuat banyak proyek fisik nyaris lumpuh sebelum berjalan.

Ia mengungkap salah satu alasan rendahnya serapan APBD Maluku Tenggara bukan semata lemahnya kerja birokrasi, tetapi karena struktur anggaran daerah sendiri sudah “sesak napas”.

“APBD kita hampir setengah habis untuk gaji pegawai,” katanya.

Artinya, ruang gerak pembangunan semakin sempit bahkan sebelum proyek dimulai. Ketika harga barang naik, pemerintah dipaksa menghitung ulang seluruh pekerjaan. Dampaknya, volume proyek harus diperkecil.

Dan di situlah konflik mulai muncul.

“Misalnya proyek air bersih. Awalnya dirancang lima puluh sambungan rumah. Karena harga naik, jumlahnya harus dikurangi. Nah sekarang siapa yang dapat air, siapa yang tidak? Itu yang bikin ribut di masyarakat,” ungkapnya.

Situasi itu memperlihatkan bagaimana kebijakan fiskal di atas kertas berbenturan keras dengan realitas lapangan. Pemerintah daerah berada di posisi serba salah: mempertahankan volume berarti kontraktor terancam rugi, mengurangi volume berarti masyarakat merasa dipinggirkan.

Tak berhenti di situ, Charlos juga membongkar ironi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah kepulauan kaya ikan seperti Maluku Tenggara. Menurutnya, banyak ikan lokal justru tidak bisa dipakai karena dianggap mengandung merkuri tinggi.

“Kita punya ikan melimpah, tapi yang diizinkan BGN sedikit. Yang banyak beredar justru ikan berkadar merkuri tinggi,” katanya.

Pernyataan itu seperti tamparan keras bagi narasi besar tentang ketahanan pangan laut di daerah timur. Daerah kaya ikan, tetapi ikan lokalnya sendiri tidak lolos standar program pusat.

Akibatnya, masyarakat mulai bertanya-tanya kenapa menu MBG lebih banyak ayam dibanding ikan, padahal Maluku Tenggara dikenal sebagai daerah laut.

“Jangan sampai masyarakat pikir pemerintah daerah tidak mau kerja sama. Faktanya kita masih komunikasi karena banyak jenis ikan yang dilarang,” tegasnya.

Charlo? juga menyinggung persoalan klasik yang terus menjadi bom waktu pembangunan daerah: lahan. Menurutnya, banyak program pusat tersendat bukan karena pemerintah daerah menolak, tetapi karena persoalan akses tanah yang tak kunjung selesai.

“Tanah ada, tapi yang punya tanah di depan tidak kasih jalan. Akhirnya program macet,” ujarnya.

Di balik candaan dan tawa kecil dalam forum itu, terselip pesan keras bahwa daerah kini sedang menghadapi tekanan berlapis: APBD sempit, harga melonjak, proyek tersendat, masyarakat menuntut pelayanan, sementara pemerintah daerah dituntut tetap sukses menjalankan program pusat.

“Kalau ada masalah jangan tunggu meledak baru ditangani. Harus dimitigasi dari awal,” katanya kepada aparat dan instansi terkait.

Pernyataan Wakil Bupati Maluku Tenggara itu seolah menjadi alarm keras bahwa di balik laporan pertumbuhan ekonomi nasional dan angka-angka makro yang terlihat stabil, daerah-daerah pinggiran seperti Maluku Tenggara justru sedang berjibaku mempertahankan pelayanan dasar agar tidak runtuh diterpa tekanan fiskal dan kenaikan biaya hidup.

(*****)