Wakil Ketua APKM Ronny Leisubun: Demokrasi Butuh Pengawasan, Tetapi Tuduhan Tanpa Data Hanya Menyesatkan Publik

Tribun Nusantara

, 24 Juli 2026

Wakil Ketua APKM Ronny Leisubun: Demokrasi Butuh Pengawasan, Tetapi Tuduhan Tanpa Data Hanya Menyesatkan Publik

TIMIKA Tribunnusantara-web.id  – Wakil Ketua APKM Mimika, Ronny Leisubun, mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, ia menegaskan setiap kritik harus dibangun di atas data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar opini atau narasi yang tidak memiliki dasar yang jelas.24/7/26

Pernyataan tersebut disampaikan Ronny menanggapi meningkatnya kritik terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Mimika, termasuk sorotan terhadap perjalanan dinas Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang belakangan ramai diperbincangkan di ruang publik.

Menurutnya, tidak ada pemimpin yang mampu memuaskan seluruh pihak. Dalam setiap kebijakan, selalu akan muncul dukungan maupun penolakan. Karena itu, kritik merupakan sesuatu yang wajar, sepanjang bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Jabatan bupati adalah jabatan publik yang memang harus diawasi. Kritik adalah hak masyarakat, tetapi kritik juga harus disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan fakta," ujar Ronny.

Ia menilai, belakangan ini kritik yang berkembang sering kali lebih didominasi opini daripada bukti yang dapat diverifikasi.

"Jangan sampai kritik berubah menjadi tuduhan yang dibangun dari informasi yang sumbernya tidak jelas. Demokrasi membutuhkan kontrol publik, tetapi kontrol itu harus berdiri di atas data dan fakta," tegasnya.

Soroti Polemik Perjalanan Dinas

Ronny juga menanggapi polemik mengenai perjalanan dinas Bupati Mimika. Menurutnya, setiap perjalanan dinas kepala daerah memiliki mekanisme, dasar hukum, tujuan, dan agenda pemerintahan yang harus dipahami secara utuh sebelum melahirkan penilaian.

Ia menegaskan, setiap perjalanan dinas seharusnya dinilai berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi daerah, bukan semata-mata dari persepsi yang berkembang di media sosial.

"Kritik semakin masif, tetapi sering kali tidak disertai bukti yang jelas. Saya justru bertanya, ketika ada yang mengatasnamakan rakyat, rakyat yang mana yang dimaksud?" katanya.

Pengawasan Harus Objektif

Ronny menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang wajib dijalankan pemerintah. Karena itu, masyarakat berhak mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, pengawasan tidak boleh berubah menjadi ruang penyebaran asumsi yang belum terverifikasi.

Menurutnya, seorang kepala daerah tidak mungkin menjelaskan seluruh aktivitas pemerintahan melalui media sosial setiap saat. Yang menjadi ukuran adalah apakah setiap kebijakan memiliki dasar hukum, mekanisme administrasi yang benar, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Perbedaan gaya memimpin tidak bisa langsung disimpulkan sebagai sebuah kesalahan," ujarnya.

Bangun Kritik yang Mencerahkan

Ronny mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengawal jalannya pemerintahan secara kritis, tetapi tetap objektif dan konstruktif. Menurutnya, kritik yang disampaikan dengan data akan menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebaliknya, kritik yang dibangun tanpa fakta hanya akan menciptakan kegaduhan, membingungkan masyarakat, serta berpotensi menggiring opini yang tidak sesuai dengan kenyataan.

"Kita semua memiliki tanggung jawab mengawal pemerintahan agar tetap berpihak kepada rakyat. Kritik yang sehat akan memperkuat demokrasi, sedangkan tuduhan tanpa bukti justru melemahkan kepercayaan publik," pungkasnya.

Di tengah derasnya arus informasi digital, Ronny mengimbau masyarakat agar lebih bijak menyaring informasi serta tidak mudah mempercayai narasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, Mimika membutuhkan budaya kritik yang cerdas, objektif, dan berbasis bukti, sehingga pengawasan publik benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Penulis: Gunawan F

Editor: Bruce Elang