WTP BUKAN TIKET BEBAS DOSA! TEMUAN KEPATUHAN BPK 2025 JADI UJIAN BESAR PEMKAB MIMIKA

Tribun Nusantara

, 02 Juni 2026

WTP BUKAN TIKET BEBAS DOSA! TEMUAN KEPATUHAN BPK 2025 JADI UJIAN BESAR PEMKAB MIMIKA

MIMIKA Tribunnusantara-web.id — Euforia atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jangan sampai membutakan publik dari fakta yang lebih penting. Di balik sertifikat WTP yang dipamerkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap menemukan sejumlah persoalan yang masuk dalam kategori Temuan Kepatuhan.02/06/2026

Artinya, tidak semua urusan keuangan daerah berjalan mulus dan sesuai aturan. Ada catatan. Ada pelanggaran administrasi yang harus diperbaiki. Bahkan, dalam beberapa kasus, temuan kepatuhan dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Kata WOY bahwa Publik perlu memahami satu hal: WTP bukan berarti pemerintah bersih dari masalah. WTP bukan sertifikat bebas dosa.

BPK Sudah Menyalakan Lampu Kuning

Temuan kepatuhan muncul ketika penggunaan anggaran, pelaksanaan program, atau kebijakan pemerintah tidak sepenuhnya berjalan sesuai aturan.

Jika ada dana yang digunakan tidak sesuai peruntukan, kewenangan yang dijalankan bertentangan dengan regulasi, atau hibah yang penggunaannya menyimpang dari perjanjian resmi, maka itu menjadi catatan serius dalam pemeriksaan BPK.

Dengan kata lain, ketika BPK menerbitkan temuan kepatuhan, lembaga auditor negara tersebut sedang menyalakan lampu kuning kepada pemerintah daerah.

Pertanyaannya, apakah peringatan itu akan ditindaklanjuti atau justru diabaikan?

Jangan Sampai WTP Menjadi Tameng

Yang lebih berbahaya adalah ketika opini WTP dijadikan alat propaganda untuk menutupi berbagai persoalan yang masih ditemukan auditor negara.

Padahal, masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan yang terlihat rapi di atas kertas. Rakyat ingin memastikan bahwa uang miliaran hingga triliunan rupiah benar-benar digunakan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata.

Karena itu, fokus publik seharusnya bukan berhenti pada seremoni penerimaan WTP, melainkan pada isi temuan yang ditemukan BPK.

Apa saja yang menjadi temuan?

Apakah berkaitan dengan pengelolaan RSUD?

Apakah menyangkut penggunaan dana transfer pusat?

Apakah terkait hibah kepada lembaga tertentu?

Atau ada persoalan lain yang selama ini tidak diketahui masyarakat?

Waktu 60 Hari Sedang Berjalan

BPK tidak hanya memberi catatan, tetapi juga memberikan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari.

Jika rekomendasi itu tidak dijalankan, maka persoalan tersebut bukan lagi sekadar temuan administratif. Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi BPK dapat menjadi catatan serius yang berujung pada pengawasan lebih ketat, bahkan membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman.

Karena itu, rakyat Mimika berhak bertanya:

Sudah sejauh mana rekomendasi BPK dikerjakan?

Apa yang sudah diperbaiki?

Apa yang belum ditindaklanjuti?

Jangan Biarkan Temuan Menguap

Temuan BPK tidak boleh berakhir sebagai tumpukan kertas di lemari birokrasi. DPRD, masyarakat sipil, media, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat harus mengawal setiap rekomendasi hingga tuntas.

Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Hari ini publik tidak membutuhkan lebih banyak seremoni dan pidato keberhasilan. Publik membutuhkan keterbukaan, keberanian menjelaskan temuan BPK secara jujur, dan komitmen nyata memperbaiki setiap penyimpangan yang ditemukan.

Karena sesungguhnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa banyak piala WTP yang dipajang, melainkan seberapa bersih, transparan, dan bertanggung jawab pengelolaan uang rakyat yang dipercayakan kepadanya.

Editor : Bruce Elang