WTP ke-11 Dirayakan, Tapi LHP LKPD 2024 Masih "Disembunyikan"? Publik Mimika Mulai Curiga

Tribun Nusantara

, 03 Juni 2026

WTP ke-11 Dirayakan, Tapi LHP LKPD 2024 Masih "Disembunyikan"? Publik Mimika Mulai Curiga

TIMIKA Tribunnusantara-web.id – Pemerintah Kabupaten Mimika kembali mengukir prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kali berturut-turut. Penghargaan itu dipublikasikan dengan bangga sebagai bukti keberhasilan tata kelola keuangan daerah.03/06/2026

Namun di balik euforia tersebut, muncul satu pertanyaan yang justru semakin sulit dijawab:

Di mana LHP LKPD Mimika Tahun Anggaran 2024?

Publik melihat ada sesuatu yang janggal. Ketika penyerahan LHP terbaru dan raihan WTP dipublikasikan secara luas, hasil pemeriksaan tahun sebelumnya justru belum terdengar gaungnya. Seolah-olah rakyat diminta bertepuk tangan atas penghargaan, tetapi tidak diberi kesempatan membaca isi rapor yang sebenarnya.

Padahal yang ditunggu masyarakat bukan sekadar foto serah terima atau pidato ucapan selamat.

Yang ditunggu adalah dokumen pemeriksaan keuangan daerah yang dibiayai oleh uang rakyat.

Muncul pertanyaan yang kini beredar dari warung kopi hingga media sosial:

Apakah LHP LKPD 2024 sudah diterima DPRD Mimika?

Jika sudah, mengapa belum dibuka secara luas kepada publik?

Apa opini BPK terhadap laporan tersebut?

Apakah terdapat temuan yang perlu diketahui masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Sebab berdasarkan prinsip keterbukaan informasi dan pengawasan publik, laporan hasil pemeriksaan bukan milik pejabat, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang daerah digunakan.

Yang membuat publik semakin heran, penghargaan WTP 2025 sudah dirayakan, tetapi pembahasan terhadap hasil pemeriksaan 2024 justru belum terlihat jelas di ruang publik.

Kondisi ini memunculkan kesan bahwa pemerintah lebih nyaman memamerkan prestasi daripada membuka ruang evaluasi.

Padahal dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, transparansi tidak boleh berhenti pada penghargaan.

WTP bukan mahkota yang membuat pemerintah kebal dari pertanyaan rakyat.

Justru semakin banyak penghargaan yang diterima, semakin besar pula tuntutan keterbukaan yang harus dipenuhi.

Pengamat kebijakan publik menilai, jika pemerintah benar-benar yakin terhadap kualitas pengelolaan keuangannya, maka tidak ada alasan untuk menunda keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Karena sesungguhnya yang sedang dipertanyakan rakyat bukan penghargaan WTP itu sendiri.

Yang dipertanyakan adalah mengapa dokumen yang seharusnya menjadi konsumsi publik justru belum terlihat terbuka di hadapan publik.

Kini sorotan mengarah kepada DPRD Mimika.

Sebagai lembaga pengawas, DPRD dituntut menjawab satu pertanyaan sederhana namun penting:

Apakah LHP LKPD Mimika Tahun Anggaran 2024 sudah ada di meja DPRD, atau masih tersimpan di balik lemari birokrasi?

Sebab rakyat Mimika berhak mengetahui.

Rakyat berhak membaca.

Rakyat berhak mengawasi.

Dan selama LHP LKPD 2024 belum dibuka secara terang kepada publik, maka di balik gemerlap WTP ke-11 akan selalu muncul satu pertanyaan yang sulit dibungkam:

Apa yang sebenarnya belum ingin diperlihatkan kepada rakyat Mimika?

Editor : Bruce Elang