Yayasan Tuarek Natkime Gelar Aksi Damai, Tuntut Pemulihan Hak Pengelolaan Program dan Besi Scrap Freeport

Tribun Nusantara

, 04 Juni 2026

Yayasan Tuarek Natkime Gelar Aksi Damai, Tuntut Pemulihan Hak Pengelolaan Program dan Besi Scrap Freeport

TIMIKA Tribunnusantara-web.id – Yayasan Tuarek Natkime menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT Freeport Indonesia melalui aksi damai yang digelar sebagai bentuk perjuangan atas hak-hak yang mereka klaim telah diberikan sejak tahun 2004.

Dalam pernyataan resminya, Yayasan Tuarek Natkime menyebut memiliki dasar berupa surat tertanggal 7 Mei 2004 yang ditandatangani pimpinan PT Freeport Indonesia saat itu, James R. Moffett. Berdasarkan dokumen tersebut, yayasan mengaku memperoleh mandat untuk mengelola program pemberdayaan masyarakat, termasuk beasiswa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat Amungme-Kamoro, serta pengelolaan besi scrap (besi tua).

Pihak yayasan menilai hak-hak tersebut belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan selama lebih dari dua dekade. Karena itu, mereka mendesak adanya penyelesaian menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang dinilai menghambat pelaksanaan mandat tersebut.

Dalam aksi damai tersebut, Yayasan Tuarek Natkime menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain meminta PT Freeport Indonesia melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan program dan besi scrap, menghentikan praktik-praktik yang dianggap merugikan hak yayasan, serta mengembalikan pengelolaan program dan aset yang mereka klaim sebagai bagian dari hak yang telah diberikan.04/06/2026

Selain itu, yayasan juga meminta adanya pertemuan langsung dengan manajemen PT Freeport Indonesia guna membahas penyelesaian persoalan tersebut secara terbuka dan transparan.

Perjuangan Yayasan Tuarek Natkime terkait hak pengelolaan besi scrap dan pemberdayaan masyarakat adat sebelumnya juga telah beberapa kali mencuat ke ruang publik. Sejumlah tokoh adat dan masyarakat Amungme diketahui pernah menyuarakan dukungan terhadap tuntutan agar pengelolaan besi scrap dapat diserahkan kepada pihak yang dianggap memiliki dasar historis dan legalitas yang kuat.

Polemik mengenai hak ulayat dan posisi keluarga Tuarek Natkime di wilayah operasional tambang Freeport juga menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai dokumen historis yang diklaim menunjukkan keterkaitan nama Tuarek Natkime dengan kepemilikan hak ulayat di kawasan tersebut.

Yayasan Tuarek Natkime menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional. Mereka berharap PT Freeport Indonesia dapat membuka ruang dialog guna mencari solusi yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

Editor : Bruce Elang