YLBH Papua Tengah Kecam Dugaan Aksi Intimidatif Oknum TNI di Katedral Timika, Tuntut Presiden Minta Maaf

Tribun Nusantara

, 29 April 2026

YLBH Papua Tengah Kecam Dugaan Aksi Intimidatif Oknum TNI di Katedral Timika, Tuntut Presiden Minta Maaf

TIMIKA, Tribunnusantara-web.id Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah melontarkan kecaman keras terhadap dugaan tindakan oknum aparat TNI yang dinilai arogan dan tidak beretika karena memasuki area Katedral Tiga Raja Timika, bahkan hingga ke ruang privat para pastor.

Direktur YLBH Papua Tengah, Yoseph Temorubun, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap batas ruang sipil dan keagamaan.            

Ia menegaskan bahwa kamar pastor adalah wilayah privat yang tidak boleh dimasuki sembarangan, apalagi tanpa izin.

Insiden ini disebut terjadi menjelang kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Mimika, yang justru dinilai menjadi alasan pembenaran tindakan berlebihan aparat di lapangan.

“Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi dapat dibaca sebagai bentuk intimidasi nyata terhadap gereja dan para imam,” tegas Temorubun.

YLBH Papua Tengah secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto selaku Panglima Tertinggi TNI untuk tidak tinggal diam. Mereka menuntut adanya permintaan maaf terbuka kepada Keuskupan Timika serta tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat.

Lebih jauh, YLBH mengungkap dugaan praktik pengawasan terselubung di lingkungan gereja.          

Dalam hasil investigasinya, disebutkan adanya orang-orang tidak dikenal yang rutin hadir dalam misa, mengambil posisi tersembunyi, dan diduga memotret jalannya ibadah secara diam-diam.

Situasi ini dinilai berbahaya karena menciptakan rasa takut di kalangan umat dan mencederai kebebasan beragama. YLBH memperingatkan, jika praktik seperti ini dibiarkan, negara berpotensi dipersepsikan mencampuri urusan internal lembaga keagamaan secara represif.

“Negara seharusnya melindungi, bukan justru masuk ke ruang sakral dengan pendekatan intimidatif,” ujar Temorubun.

YLBH Papua Tengah juga mendesak pihak gereja untuk mengambil langkah resmi dengan menyurati Presiden guna menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun pemerintah terkait tudingan tersebut.

“JF"