Yusril Tegaskan Tak Ada Larangan Resmi Film ‘Pesta Babi’: Kritik PSN Papua Disebut Bagian dari Demokrasi”

Tribun Nusantara

, 16 Mei 2026

“Yusril Tegaskan Tak Ada Larangan Resmi Film ‘Pesta Babi’: Kritik PSN Papua Disebut Bagian dari Demokrasi”

Jakarta, Trubunnusantara-web.id — Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe terus menuai sorotan publik. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tidak ada larangan resmi dari pemerintah terhadap pemutaran film tersebut.

Menurut Yusril, pembubaran yang terjadi di beberapa wilayah lebih berkaitan dengan persoalan administratif dan kondisi lokal, bukan instruksi langsung pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara nasional.16/05/2026

Ia juga menilai kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua yang diangkat dalam film dokumenter tersebut merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi.

“Dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah ataupun proyek negara adalah sesuatu yang biasa,” ujar Yusril.

Meski demikian, Yusril mengakui judul film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita terkesan provokatif dan berpotensi memancing reaksi emosional publik. Namun ia meminta masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan hanya dari judul.

Menurutnya, publik sebaiknya menonton film tersebut terlebih dahulu lalu mendiskusikannya secara terbuka agar dapat menilai isi dan pesan film secara objektif dari berbagai sudut pandang.

Polemik ini berkembang setelah sejumlah agenda nobar di beberapa daerah disebut dibubarkan atau dihentikan. Situasi tersebut kemudian memicu kritik dari kelompok masyarakat sipil, aktivis, hingga kalangan akademisi yang menilai ruang kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik mulai mengalami tekanan.

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita sendiri mengangkat isu pembangunan dan eksploitasi sumber daya di Papua, termasuk dampak sosial yang dirasakan masyarakat adat di sekitar wilayah proyek strategis nasional.

Di tengah meningkatnya perhatian publik, pernyataan Yusril dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat tidak mengambil langkah pelarangan terhadap karya dokumenter tersebut, sekaligus menegaskan bahwa ruang kritik tetap merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

#YusrilIhzaMahendra #PestaBabi #FilmDokumenter #Papua #PSN #Demokrasi #KebebasanBerekspresi #PolitikIndonesia #BeritaNasional #UpdateIndonesia

"Pemburu Korup"